GBHN tidak Harus Formal

POLITIKUS senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak perlu ditetapkan secara formal melalui Ketetapan MPR RI. Dirinya khawatir hal itu membuat posisi MPR dikembalikan lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan akan berdampak pada banyak hal lain terkait sistem ketatanegaraan.

"Tidak perlu sebuah haluan negara secara formal yang ditetapkan menjadi suatu ketetapan MPR. Yang penting ialah substansinya," kata Akbar dalam diskusi bertajuk Mengupas Polemik Wacana Kemunculan Kembali GBHN di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, saat ini ketetapan MPR mengenai GBHN belum mendesak. Pasalnya, program pembangunan nasional selama ini sudah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Kalau masalahnya karena tidak ada sinkronisasi antara Program Nasional atau Visi Misi Presiden dengan Kebijakan di Daerah atau Visi Misi Kepala Daerah, itulah tugas Mendagri untuk melakukan sinkronisasi. Toh, selama ini Mendagri juga sudah banyak membatalkan perda-perda yang dianggap bertentangan dengan kebijakan nasional," jelas mantan Ketua DPR RI tersebut.

Selain itu, lanjut Akbar, Indonesia sudah bersepakat untuk tidak menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Sejak 2004 kita ini sudah pilpres langsung. Masyarakat kita sudah memahami betul haknya. Kita menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maka menjadi langkah mundur kalau kembali lagi ke MPR," jelasnya.

Ia mengusulkan agar visi-misi Presiden bisa sinkron dan berkelanjutan, visi-misi Presiden bisa diterjemahkan dalam bentuk UU yang dibahas bersama DPR RI.

"Jadi dalam hal ini DPR juga punya tanggung jawab untuk menjalankannya termasuk mengawasinya. Yang penting sekarang ialah bagaimana perencanaan pembangunan itu dilaksanakan toh semangatnya seperti haluan negara," pungkasnya. (Ths/P-4)