Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah untuk fokus mengatasi gejolak perpecahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat tidak bisa diatasi dengan cara yang biasa-biasa saja.
kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat pekan lalu menurut pria yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional itu menjadi peringatan bagi Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya.
"Ini ada wake up call dari Papua hati-hati. Coba lihat video-video itu apa yang terjadi. Betul-betul fokus pemerintah seluruhnya ke Papua, ini kan multi dimensi mulai dari dunia internsional sampai PBB," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).
Zulkifli menilai penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat tidak bisa hanya diselesaikan dengan pemberian infrastruktur. Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif kepada warga Papua. Salah satunya melalui proses sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan menjaga semangat persaudaraan satu bangsa.
Baca juga : Ketua MPR Jamin Amandemen Tak Ubah Metode Pilpres
"Menyelesaikan masalah di sana diakui tidak hanya bisa diselesaikan dengan membangun jalan, bandara, atau infrastruktur lainnya.Kita harus bisa merebut hati orang Papua. Perlu ada Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan untuk menjaga persatuan dan persaudaraan sebangsa setanah air," ujarnya.
Zulkifli melanjutkan bahwa persoalan Papua telah menjadi sorotan di dunia internasional. Kericuhan di Papua dan Papua Barat sendiri terjadi karena adanya insiden perkataan rasisme di Surabaya kepada mahasiswa asal Pulau Papua.
Zulhas mengingatkan jangan sampai Papua menuntut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
"Lihat kemarin kejadiannya kemarin begitu khawatir. Karena kalau ada apa-apa dengan Papua, hati-hati. Negara besar seperti Uni Soviet saja bisa retak, bisa pisah," kata Zulkifli mengingatkan. (OL-7)
Pada Kamis (18/7) malam, ribuan demonstran menyerbu stasiun televisi milik negara, BTV, merusak furnitur, menghancurkan jendela, dan membakar sebagian bangunan.
AKSI tawuran terjadi melibatkan dua kelompok jemaat gereja di Cawang, Jakarta Timur. Pihak kepolisian sudah turun tangan menyelidiki peristiwa yang terjadi.
Konser tersebut berlangsung ricuh hingga terjadi pengrusakan dan pembakaran pada alat sound system dan pentas, lantaran penonton kecewa konser dihentikan secara sepihak.
Pasca-kerusuhan mematikan, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan kunjungan ke Kaledonia Baru, diiringi serangkaian menteri, dalam upaya menangani politik yang memburuk.
Pemerintah Tiongkok sudah mengevakuasi 51 warga negaranya dari Haiti setelah situasi keamanan di negara itu terus memburuk.
Pemberontakan di sebuah penjara di Ekuador mengakibatkan dua tahanan tewas dan empat lainnya terluka.
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved