Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMBUKAAN Kongres V PDI Perjuangan di Bali, kemarin (Kamis, 8/8/2019) disisipi wacana bagi-bagi kursi menteri kabinet pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengemukakan keinginan PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak.
“Ini di kongres partai, Bapak Presiden saya minta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Itu nama-nya baru pukulan jab,” kata Megawati sembari tersenyum ketika menyampaikan pidato dalam kongres yang digelar di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali, tersebut.
Seperti dilansir Medcom.id, kemarin, pernyataan Megawati mengundang sambutan riuh kader yang berkumpul di dalam ruangan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin, yang hadir di kesempatan itu juga tersenyum melihat tingkah Megawati. Para ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja juga tidak kuasa menahan senyum lebar.
Megawati berkelakar tidak mau jika PDI Perjuangan hanya diberikan empat kursi di kabinet. Megawati bahkan menyindir sejumlah partai politik nonparlemen yang meminta jatah kepada Jokowi-Ma’ruf.
“Saya cuma dikasih empat, ya emoh! Tidak mau, orang yang enggak dapat (kursi parlemen) aja minta,” kata Megawati disambut tawa hadirin.
Putri Bung Karno itu menegaskan PDI Perjuangan telah melewati dua periode sebagai oposisi. Ia mengenang posisi partai berlambang banteng itu saat pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
“Meski tadinya anak-anak (kader) menggerutu, au au au. Saya bilang, kalau elu mau jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan,” cetus Megawati.
Baca juga: Surya Paloh Apresiasi Pidato Megawati
Dalam menanggapi itu, Presiden Jokowi menjamin PDI Perjuangan akan mendapat jatah menteri terbanyak dalam susunan kabinet periode lima tahun mendatang. Jokowi menyebut menteri dari PDI Perjuangan bisa dua kali lebih banyak daripada partai lain.
“Yang jelas pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya,” kata Jokowi saat pidato di Kongres V PDI Perjuangan.
Seusai berpidato, saat di-singgung soal jatah menteri untuk PDI Perjuangan, Jokowi tidak banyak bicara. Ia mengatakan jumlah menteri untuk kabinet mendatang 34 orang.
Saat ini, komposisi menteri sedang dikalkulasi matang dan disesuaikan dengan kepentingan negara. Jika memang menteri dari partai politik kapabel mengisi jabatan tersebut, Jokowi tentu membuka peluang.
“Kalau memang baik untuk bangsa dan negara, kenapa tidak,” ucap Jokowi.
Tanpa syarat
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, yang turut hadir dalam Kongres V PDI Perjuangan, menegaskan partainya tidak pernah meminta-minta jatah menteri dalam kabinet bentukan Jokowi-Ma’ruf Amin. Partai NasDem tetap berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat.
“Satu kali secara resmi saya katakan, NasDem sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Tidak ada urusan berapa kursi, mau satu, mau dua, tidak ada masalah,” tandasnya di sela-sela pembukaan Kongres V PDI Perjuangan.
Acara pembukaan kongres tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan sejumlah elite partai politik Koalisi Indonesia Kerja. (P-2)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved