Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKET pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2023 diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Amanan Nasional (PAN) Eddy Soeparno akan lebih berwarna dan tidak berpatokan pada koialisi partai politik pada Pilpres 2019 lalu.
Ia menegaskan, paket pimpinan MPR yang diajukan nanti akan menunjuukan betapa cairnya hubungan antar-parpol. Berbeda dengan penentuan posisi menteri dalam kabinet yang sifatnya lebih ketat.
"Saya kira nanti sifatnya akan sangat cair, Komunikasi politik intas partai itu tidak serta-merta berpedoman kepada eks 01 maupun eks 02," tutur Eddy saat dihubungi Minggu (28/7).
Komunikasi antar-partai pun, ungkap Eddy berlangsung dengan cair dan tidak eksklusif. Sehingga tak menutup kemungkinan ada paket pimpinan MPR yang mengakoimodasi parpol pendukung capres 01 dan 02.
Eddy menilai posisi pimpinan MPR sebagai satu posisi yang sangat penting. Salah satunya berkaitan dengan isu-isu kenegaraan dan ketatanegaraan, khusunya konstitusi maupun ideologi negara yang dibicarakan di MPR.
Baca juga : NasDem: Pimpinan Paket MPR Ditetapkan Melalui Resolusi Konsensus
"Posisi pimpinan MPR sangat penting untuk pembahasan agenda MPR dan juga profil daripada partai. Karena meraka mereka akan aktif terlibat di posisi pimpinan untuk membahas isu isu yang sangat fundamental seperti konstitusi dan tata negara," jelas Eddy.
"Jangan dianggap MPR itu seremonial saja, tidak seperti itu. Saya kira peran yang dimainkan oleh MPR itu juga sangat sentral," imbuh Eddy.
Lebih lanjut Eddy berpendapat dengan situasi yang sangat cair di parlemen saat ini yang memungkinkan munculnya paket pimpinan lintas partai dapat juga diartikan sebagai simbol rekonsiliasi.
Menurutnya pembicaraan dan komunikasi di parlemen memiliki tradisi yang jauh lebih cair dibandingkan pembahasan posisi di eksekutif. Pembicaraan di eksekutif akan lebih kaku karena ada rasa sebagai pemenang pemilu, dan hal tersebut sangat wajar terjadi.
"Itu kita maklumi saja kok, tetapi untuk posisi MPR saya kira semua pihak akan bekerja keras," pungkas Eddy. (OL-7)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved