Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak masalah partainya menjadi oposisi tunggal. PKS berkomitmen tetap di luar pemerintahan.
"Sampai hari ini, kami memegang keputusan majelis syuro, berada di luar pemerintahan. Kami enggak akan sendirian karena wartawan pun bersama kami, umat juga," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Hidayat menekankan sebaiknya koalisi pemerintah fokus menyolidkan susunan partai. Bukan justru merayu partai di luar koalisi seperti Gerindra untuk bergabung. Terlebih, postur partai koalisi di pemeritahan pun terkesan membengkak.
"Sudahlah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari cukup," tegas Hidayat.
Baca juga: NasDem: Tidak Ada Alasan Gerindra Masuk Koalisi
Namun, pihaknya tidak memaksakan Gerindra, PAN, dan Demokrat untuk tetap bersama PKS. Ia menghargai apabila pada akhirnya partai-partai tersebut memilih merapat ke pemerintah.
"Apakah di dalam kabinet maupun di luar kabinet, keduanya legal dan konstitusional. Jadi tidak boleh dipersepsikan kalau berada di luar kabinet itu inkonstitusional," jelas Hidayat.
Pilihan di luar pemerintahan merupakan upaya membentuk iklim demokrasi tetap berjalan. Pemerintah butuh penyeimbang demi tegaknya asas demokrasi dengan checks and balances.
"Harusnya berterima kasih kalau masih ada yang mau berada di luar kabinet. Dengan cara itu harapan akan adanya checks and balances, demokratisasi, dan kritis bisa dilaksanakan," pungkas dia. (Medcom/OL-2)
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Di mana tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya.
Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
"Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
"Sepertinya NasDem ini ingin memulai tradisi baru yang membangun jembatan pengertian dan membangun sinergitas dengan PAN," kata Adi saat dihubungi, Minggu (3/10).
Elemen masyarakat sipil diharapkan bisa tampil dan solid memerankan fungsi oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved