Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT komunikasi politik dan kebijakan publik JP Laa Manroe menyarankan, pemerintah membuat tugu atau monumen sebagai bentuk penghargaan khusus terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat Pemilu 17 April lalu.
"Kami minta pemerintah menobatklan mereka sebagai 'insan penegak demokrasi (The Man of Democracy Enforcement) dan membuatkan tugu untuk mengenang serta memperingati mereka," katanya di Jakarta, Selasa (14/5).
Kedepan, dia menyarankan, agar sistem Pemilu serentak seperti ini bisa diubah. Mengingat, hingga saat ini sudah lebih dari 500 orang petugas KPPS l meninggal dunia.
Baca juga : Tim Pencari Fakta Meninggalnya KPPS Dinilai Bisa Redam Kegaduhan
"Misalnya Pemilihan Presiden dan DPD satu paket. Kemudiam terpisah dari pemilhan DPR RI dan DPRD," ujarnya.
Di sisi lain, La Manroe menyarankan, kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto menunggu keputusan resmi KPU pada 22 Mei nanti.
Jika ada pihak yang belum puas akan hasil tersebut karena menganggap ada indikasi kecurangan silahkan melapor ke Bawaslu dengan memperhatikan Pasal 286 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jika memang di temukan kecurangan, Dia menyebutkan, pada Pasal 463 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ada aturan diskualifikasi.
"Namun, jika selisih suara cukup besar bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya. (OL-8)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved