Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani menilai Pemilu 2019 lebih kompleks dan paling berat pelaksanaanya. Hal itu berkaca dari banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan nonstop bekerja.
"Rasanya inilah pemilihan umum yang paling berat bebannya, paling berat tanggung jawabnya sehingga harus memakan korban sangat banyak. Tadi KPU menyebut sudah mengajukan asuransi bagi setiap penyelenggara KPU. Tapi tidak direspons lebih jauh dari pemerintah," ujarnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (25/4).
Baca juga: Ini Alasan KPU Belum Bisa Lakukan Rekapitulasi Suara Nasional
Pihaknya menyayangkan dengan kejadian seperti itu.Seharusnya, kata dia, petugas KPPS bisa mendapatkan perlindungan dengan adanya asuransi tersebut.
"Keprihatinan ini kami diskusikan panjang kepada pimpinan KPU kenapa sampai terjadi begitu banyak, sampai 144 lebih yang tercatat meninggal dunia, ratusan orang harus dirawat di rumah sakit dikasih antisipasi," ucap Muzani.
Menurutnya, yang bisa dilakukan adalah memberikan santunan kepada para petugas KPPS yang meninggal dunia ataupun sakit saat bertugas. Sehingga, beban pembiayaan tersebut bisa mendapatkan santunan dari negara.
"Kami lima sekjen parpol pengusung Prabowo-Sandi menyampaikan duka cita belasungkawa yang teramat besar kepada mereka," pungkasnya.
Sejumlah sekjen parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno berkunjung ke Kantor KPU. Mereka antara lain ialah Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Edy Soeparno, Sekjen PKS Mustafa Kamal dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. (OL-6)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved