Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lumajang keberatan dengan pengibaran bendera Nadhatul Ulama (NU) oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat kampanye di Lumajang, Kamis (4/4) lalu.
Pengibaran bendera itu dianggap sebagai bentuk pelecehan kepada Jam'iyah NU dan menimbulkan gesekan horizontal di masyarakat.
"Kami keberatan dengan penggunaan bendera NU dalam kampanye," kata Ketua PCNU Lumajang Kiai Moh Mas'ud, Sabtu (6/4).
Menurut Mas'ud, keberatan tersebut juga disampaikan dalam Nota Keberatan yang dikeluarkan PCNU, Sabtu (6/4).
Salah satunya poin keberatannya ialah cara menarik simpati masyarakat tidak boleh menodai lembaga, organisasi, dan institusi resmi.
Baca juga: Prabowo Targetkan Selisih 25 Persen, Ma'ruf: Gede Banget Itu
Dalam nota keberatan itu juga tertuang bahwa bendera NU merupakan kehormatan Jam’iyah NU yang merupakan hasil istikharah yang mencerminkan nilai luhur dan perjuangan NU.
Maka itu, Mas'ud menilai tindakan pengibaran Bendera NU dalam kegiatan kampanye politik adalah bentuk pelecehan kepada Jam’iyah NU.
“Kami mewakili segenap keluarga besar NU Kabupaten Lumajang menyampaikan kekecewaan dan nota keberatan yang sangat dalam atas tindakan penyalahgunaan bendera NU tersebut dalam kegiatan kampanye akbar Paslon 02, yang bertempat di Stadion Lumajang pada Kamis, 4 April 2019,” ujar Mas'ud.
Mas'ud mengakui tidak mempersoalkan adanya dukungan dari kader NU untuk mendukung kepada salah satu calon presiden.
Apalagi NU, kata Mas'ud, tidak masuk dalam ranah politik praktis. Namun, sebagai organisasi, Mas'ud menilai tidak elok sebuah bendera organisasi dikibarkan dalam kampanye capres.
"Kalau ada warga memiliki keberpihakan (ke salah satu capres), itu merupakan hak politik masing-masing. Tapi, ketika bendera yang dijadikan alat kampanye ini yang jadi persoalan," tegas Mas'ud. (Medcom/OL-2)
UPAYA merger tiga bank BUMN syariah pada 2021 dinilai tak membuahkan hasil. Tujuan untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai entitas syariah terbesar dunia juga dianggap sekadar angan.
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga nahdlatul ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres
SULIT untuk menebak kecenderungan nahdliyin (warga NU) dalam Pilpres 2024. NU susah untuk dilepaskan dari politik praktis. PKB berpeluang mengambil ceruk suara
PENGAMAT politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menerangkan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa menjaga netralitas dalam kontestasi Pemilu 2024.
KETUA Umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Menurut Muhaimin Iskandar, warga Yogyakarta, khususnya warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta, bersatu padu mendukung dan memenangakan Amin.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved