Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dengan berlomba-lomba mengejar target perkara dinilai tidak tepat. Hal tersebut diungkap Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka melalui keterangan tertulis dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Jumat (29/3).
"Penegakan hukum dikatakan berhasil justru apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum," terang dia.
Maringka menyampaikan hal itu disela-sela acara Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pendistribusian Dana Desa 2019 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sultra, dan Gorontalo, di Bali. Acara berlangsung selama 2 hari, sejak Kamis (28/3).
Berkaitan dengan kegiatan tersebut, sambung dia, diharapkan tidak ada lagi keraguan para kepala desa untuk menjadikan kantor kejaksaan sebagai tempat nyaman berkonsultasi, khususnya terkait permasalahan pemanfaatan dana desa. Apalagi, kegiatan itu merupakan implementasi dari MoU antara Mendes PDTT Eko Putro Sanjoyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Baca juga: Presiden Puji Inovasi Penegakan Hukum
Kegiatan sosialisasi serupa, terang Maringka, sebelumnya telah dilaksanakan di Yogyakarta untuk wilayah Jawa Tengah, Yogakarta, dan Jawa Timur, serta di Medan untuk wilayah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
Sebelumnya, Mendes PDTT mengapresiasi kontribusi Korps Adhyaksa dalam mengawal pemanfaatan dan penyaluran dana desa di seluruh Indonesia, sehingga pada 2018 penyerapan dana desa dapat mencapai 99,6%.
"Untuk itu kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat, mewujudkan persamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan tentang pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa," pungkas Eko.(OL-5)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved