Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didorong untuk mengatasi sumber pencemaran dan menyusun mekanisme pengawasan terhadap biota laut yang mengandung logam berat.
Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (25/2), mengatakan itu terkait belum adanya mekanisme pengawasan kandungan logam berat pada ikan dan kerang hijau sebagai akibat pencemaran logam berat di laut.
Pria yang kerap disapa Bamsoet itu juga mendorong pelaku usaha memerhatikan standar mutu produk yang dijual dan tidak tercemar logam berat terutama yang berkaitan dengan hasil laut (ikan dan kerang hijau) agar tidak merugikan konsumen.
Hal itu, imbuh dia, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Mengingat akibat mengonsumsi produk laut yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan penyakit degeneratif non kanker," ungkapnya.
Bamsoet juga mendorong KKP untuk mengedukasi, menyosialisasi, dan mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mengonsumsi biota laut yang tercemar logam berat.
Mengingat, tambah dia, akumulasi logam berat {Hg (merkuri), Cd (cadmium), Pb (timbal), Cr (krom), dan Sn (timah)} dalam organ biota laut bersifat irreversible atau tidak dapat lepas. (A-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Pemerintah Provinsi NTB mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan melalui pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved