Mengurai Jalan Terjal Membangun Papua

PRESIDEN Joko Widodo memiliki perhatian ekstra terhadap Papua. Intensitas tinggi kunjungannya ke wilayah paling timur Indonesia, bertumpu pada niat bersama pemerintah daerah dan masyarakat bumi Cenderawasih guna memajukan wilayah itu lebih maju. Memajukan Papua melalui kebijakan otonomi khusus (otsus) yang kini memasuki etape kedua bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah dan masyarakat terutama di daerah itu.

Namun, konsep membangun Papua saat ini harus berpijak pada pemahaman kolektif bahwa pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu harus dilakukan secara inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif dengan dukungan anggaran bersumber APBN dan APBD bukan sekadar di atas kertas. Membangun Papua juga bergerak dalam satu pemahaman utuh, pemerintah dan seluruh stakeholder di Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat.

Papua saat menampakkan dinamika dalam aneka rupa. Konflik kekerasan yang terjadi sporadis di sejumlah kabupaten, persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi, wajah buram praktik pemenuhan HAM masih membelit Papua. Upaya memajukan daerah dan masyarakat agar sejahtera melewati jalan terjal berliku. Papua seperti tak putus dirundung malang atau tak lebih seperti kerakap yang tumbuh di atas batu; hidup enggan, mati pun tak mau. Dari mana memulainya?

Strategi

Upaya membangun Papua agar bergerak sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan dibutuhkan ketulusan. Potensi sumber daya alam Papua melimpah namun wajah bopeng masih tersaji vulgar. Topangan dana triliunan rupiah setiap tahun anggaran— sekali lagi bukan di atas kertas— juga harus tepat sasaran dengan melibatkan terutama partisipasi pengusaha orang asli Papua dan masyarakat, dengan strategi dan aksi nyata agar perlahan masyarakat sungguh merasakan kehadiran negara. 

Beberapa strategi yang perlu dilakukan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga dapat disebut di sini. Pertama, membuka akses dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan akses dan pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi. Ini penting untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Papua sekaligus serta memperbaiki akses untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan komunikasi.

Publik tahu, Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, apesnya infrastruktur yang masih terbatas menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan. Tak ada opsi lain kecuali pemerintah harus membuka akses dan mengembangkan infrastruktur hingga ke distrik hingga guna mempercepat pembangunan di wilayah agar masyarakat sejahtera.

Kedua, peningkatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatkan kualitas pendidikan dan SDM perlu terus didorong dan disokong alokasi anggaran memadai. Anggaran tersebut juga diarahkan melatih guru dan pengajar serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk memberikan pelatihan kerja dan pembelajaran keahlian.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di tanah Papua merupakan hal urgen agar pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di tanah Papua antara lain meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan. 

Mengapa demikian? Pendidikan memiliki peran penting sebagai modal dasar meningkatkan kualitas SDM. Perbaikan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana prasarana lainnya mutlak dilakukan. Mutu guru atau tenaga kependidikan perlu diperhatikan melalui sentuhan anggaran hingga insentif agar mereka bersemangat memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

Selain itu, pemerintah mesti sungguh-sungguh menyediakan program beasiswa kepada putra-puteri Papua agar dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Program beasiswa ini lebih diarahkan kepada pelajar maupun mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tanpa dibebani dengan proses yang sangat Panjang dan brokrasi berbelit-belit. 

Ketiga, mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan harus didorong di Papua dengan meningkatkan akses ke modal dan pendanaan. 

Selain itu, memberikan pelatihan dan bimbingan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hak tersebut akan membantu memperkuat perekonomian masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi primer. Upaya mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal merupakan hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi dan pengaruh masyarakat setempat harus ditingkatkan dalam proses pembangunan di Papua. Dalam konteks Papua, masyarakat memerlukan penguatan forum-forum partisipatif dan dialog multi-pihak, meningkatkan akses informasi dan pendidikan bagi mereka guna membangun trust dengan pemerintah.

Membangun dengan hati

Tanah Papua sesungguhnya telah bergerak menjadi sebuah wilayah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. Kekayaan alam melimpah ruah mestinya sudah membawa wilayah itu sedikit lebih maju. Otsus sebagai 'merek dagang' baru memajukan Papua belum sepenuh hati menukik lebih dalam. 

Otsus ibarat satwa yang dilepasliar ke habitat aslinya namun di saat bersamaan ekornya dipegang erat oleh berbagai regulasi di tingkat implementasi dan kepentingan pragmatis. Upaya membangun Papua sepenuh hati utopis. Empat bidang utama otsus yaitu pendidikan, kesehatan, pengingkatan kapasitas ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur daerah masih belum digunakan optimal. 

Peneliti LIPI Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantar Membangun Papua dengan Hati karya Paskalis Kosay (2013) menelisik lebih jauh mengapa dana otsus untuk membiayai bidang-bidang di atas belum digunakan optimal. Salah satunya, masih banyak tikus berdasi yang menggerogoti dana otsus demi kepentingan diri, keluarga, dan golongannya.
 
Tak ayal, masih masih banyak orang di dalam maupun luar Papua mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana otsus tersebut. Para elite Papua yang kini menjadi 'tuan dan nyonya di negeri sendiri'. Tapi, demikian Ikrar, pertanyaan retoris lahir ialah itukah yang dinamakan pembangunan Papua? Sementara masih banyak anak Papua yang harus berjuang mendapatkan pendidikan yang layak.

Di lain sisi, peneliti Papua Amiruddin al Rabab dalam Dengarkan Papua (2021) menyebut, perkembangan dinamika sosial-politik dan sosial ekonomi di Papua selalu menarik disimak. Dalam dinamika itu selalu ada kejutan yang mengundang perhatian, sebab isu-isu HAM selalu menyertainya.

Isu HAM di Papua dan permasalahannya begitu mendalam dan melebar. Sampai-sampai begitu sulit untuk menguraikannya mana yang sebab dan mana yang akibatnya. Semua saling membelit. Semua persoalan seakan-akan menyeruak ke permukaan dengan derajat yang setara untuk mendapat perhatian. 

Tak jarang, semua langkah terasa sia-sia. Permasalahannya laksana nilon yang kusut, sudah tak tampak lagi mana ujung dan mana pangkalnya. Inilah sekelumit dari onggokan persoalan Papua yang dikemukakan di atas. Mengurus Papua juga membutuhkan ketulusan hati pemerintah dengan sentuhan anggaran memadai selain dana otsus. 

Hanya dengan begitu, jalan terjal berliku memajukan Papua, potongan surga yang jatuh ke bumi, terasa ringan. Di tangan Presiden Jokowi dan jajaran kementerian serta lembaga, asa Papua tanah damai dan sejahtera dipertaruhkan. Mengapa? "Papua selalu ada di hati saya," kata Presiden Jokowi saat pidato di Stadion Mandala Jayapura, Jumat (5/11/2021) malam.