Komitmen Pembangunan Manusia di Masa Pandemi

PRESIDEN Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/1), secara spesifik menyebutkan keinginan beliau agar keluarga Indonesia naik kelas dan mampu membangun ketahanan keluarga. Terutama di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, dan kebahagiaan keluarga.

Secara faktual, keinginan Presiden Jokowi itu merupakan komitmen yang sejalan dengan pembangunan manusia, berdasarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga. Komitmen politik untuk membangun keluarga yang berkualitas dan bahagia itu kiranya patut diapresiasi sekaligus menepis keraguan bahwa pembangunan manusia akan terabaikan dan mengalami kemunduran di masa pandemi.

Pasalnya, Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 20 Mei 2020 telah mengingatkan akibat dampak covid-19 pembangunan manusia secara global berpotensi mengalami kemunduran, untuk pertama kalinya sejak dipublikasikan 31 tahun lalu (1990).

Namun, patut disyukuri, ancaman kemunduran pembangunan manusia itu tidak terjadi di Tanah Air karena indeks pembangunan manusia masih meningkat meski peningkatannya cukup kecil. Rilis BPS tentang indeks pembangunan manusia (IPM) 15 Desember 2020 menyebutkan nilai IPM hanya naik 0,02 poin, yakni dari 71,92 pada 2019 menjadi 71,94 pada 2020.

Sayangnya, meningkatnya nilai IPM secara nasional itu tidak diikuti seluruh daerah. Tercatat, ada 10 provinsi mengalami kemunduran atau penurunan nilai IPM, yaitu Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua.

Mundurnya pembangunan manusia di 10 provinsi itu, sepatutnya menjadi prioritas pembangunan pada 2021, sembari mengawal pembangunan manusia di provinsi lainnya agar tetap meningkat. Dengan cara itu, diharapkan semua daerah dapat bergerak maju secara bersamaan sehingga tidak terjadi kesenjangan antardaerah.

Distorsi standar hidup layak

Salah satu faktor penyebab mundurnya pembangunan manusia di 10 provinsi itu sehingga memperkecil pencapaian pembangunan manusia secara nasional ialah terdistorsinya standar hidup layak. Berdasarkan ukuran pengeluaran per kapita yang disesuaikan atas dasar harga konstan 2012, standar hidup masyarakat di Tanah Air turun dari Rp11.299 pada 2019 menjadi Rp11.013 pada 2020.

Menurunnya standar hidup layak itu tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan pada 2020 atau selama 9 bulan mewabahnya pandemi covid-19. Pembatasan sosial yang diberlakukan pada 2020, antara lain menjadi faktor penyebab turunnya kemampuan daya beli, akibat pendapatan masyarakat yang merosot. Sejumlah pelaku usaha terpaksa membatasi atau menutup usahanya, serta pekerja yang mengalami pemberhentian pekerjaan dan pengurangan jam kerja.

Rilis BPS (5/11/2020) tentang ketenagakerjaan menyebutkan, selama Februari-Agustus 2020 sekitar 29,12 juta orang dari penduduk usia kerja terimbas pandemi covid-19. Sebanyak 2,56 juta orang di antaranya kehilangan pekerjaan atau menganggur. Adapun, imbas terbesar ialah pengurangan jam kerja, menimpa sebanyak 24,03 juta orang dari 29,12 juta orang yang terdampak covid-19.

Ditengarai, pekerja dari kelompok pekerja rentan mengalami kondisi terparah akibat dampak covid-19. Menurut badan PBB (2012), pekerja rentan umumnya bekerja tidak formal, tidak memiliki jaminan sosial, dan berisiko kehilangan pekerjaan ketika ekonomi memburuk.

Kapabilitas meningkat 

Meski standar hidup layak secara nasional menurun, patut disyukuri hal itu tidak berdampak buruk terhadap derajat kesehatan dan pendidikan penduduk. Faktanya, derajat kesehatan yang diukur dengan angka umur harapan hidup meningkat dari 71,34 tahun pada 2019 menjadi 71,47 tahun pada 2020. Sementara itu, derajat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, meningkat dari 8,34 tahun pada 2019 menjadi 8,48 tahun pada 2020, dan harapan lama sekolah meningkat dari 12,95 tahun pada 2019 menjadi 12,98 tahun pada 2020.

Kesehatan dan pendidikan merupakan dua aspek penting yang mendasari kapabilitas penduduk. Maka, dengan meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan, hal itu berarti kapabilitas penduduk meningkat meski standar hidup layak menurun. Dengan meningkatnya kapabilitas penduduk sekaligus mengindikasikan masih tingginya kemampuan penduduk untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Secara faktual, hal itu memberikan optimisme akan keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang diberlakukan pemerintah pada 2021. Diketahui, pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran untuk PEN sebesar Rp553,1 triliun. Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk kesehatan sebesar Rp104,7 triliun, perlindungan sosial Rp150,96 triliun, program prioritas Rp141,36 triliun, serta UMKM dan pembiayaan korporasi Rp156,06 triliun.

Diharapkan, anggaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial itu dapat mengawal bahkan kian meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup penduduk. Selain itu, anggaran kesehatan dan perlindungan sosial itu juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejatinya, peningkatan daya beli penduduk amat diperlukan agar produk barang dan jasa dari UMKM dan korporasi yang juga memperoleh alokasi anggaran dapat terserap pasar secara optimal.

Meski demikian, tingkat keberhasilan penyelenggaraan program masih ditentukan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Hal ini mengingat penyelenggaraan program PEN memerlukan ruang gerak untuk melakukan berbagai aktivitas baik ekonomi maupun sosial.

Terwujudnya PEN merupakan instrumen penting untuk meningkatkan standar hidup layak dan kualitas hidup penduduk sehingga dapat kembali mengakselerasi pembangunan manusia, terutama di 10 provinsi yang pada 2020 mengalami kemunduran. Dengan meningkatnya pencapaian pembangunan manusia, hal itu merupakan modal amat penting untuk meraih kemajuan bangsa ke level yang lebih tinggi seperti yang diinginkan Presiden Jokowi.