Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERSEDIAAN bangunan selter untuk evakuasi vertikal di Sumatra Barat (Sumbar) menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Menurutnya, jumlah selter yang ada saat ini masih sangat minim atau perlu ditambah. Ia kemudian mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera melakukan penambahan.
"Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Sumbar tinggi, BNPB perlu segera memprogramkan pembangunan shelter baru untuk tambahannya, agar jumlahnya memadai," tegas Menko PMK.
Baca juga : Banjir dan Longsor Sumbar, 27 Orang Meninggal Dunia
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Youth Centre Bagindo Aziz Chan, Padang, kemarin.
Selain kekurangan selter, Muhadjir juga menyinggung perkembangan rehab rekon gempa 2009 di Sumbar. Menurutnya, masih banyak yang belum tuntas.
“Ada gedung perguruan tinggi swasta yang masih terbengkalai, bangunannya belum dirobohkan, rehabnya tidak dilanjutkan dan juga ada gedung yang tidak ditempati,” ungkapnya.
Baca juga : Menko PMK: Perkuat Koordinasi Terkait Penanganan Bencana
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter dan segera untuk mengkoordinasikannya dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup dan anggaran terbatas, BNPB akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar,” terang Letjen TNI Suharyanto.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut pihaknya sangat berterima kasih atas perhatian dari Pemerintah Pusat untuk Sumbar. Peluang tersebut akan segera ditindak lanjutinya melalui OPD terkait.
Baca juga : Sumatra Barat Jadi Pusat Penanggulangan Bencana di Regional Sumatra
"Untuk evakuasi horizontal kita terkendala, selain anggaran, lahannya juga sempit. Jadi yang paling cocok itu memang dengan menyiapkan evakuasi vertikal (shelter) seperti yang disampaikan Pak Menteri. Alhamdulillah itu juga disambut baik oleh Kepala BNPB," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Untuk meminimalisir resiko bencana di Sumbar, Mahyeldi mengaku, Pemprov Sumbar telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Termasuk juga Perda terkait standar bangunan yang aman gempa.
(Z-9)
Gempa M 6,2 mengguncang Hokkaido, Jepang, Senin (27/4/2026) pagi. JMA melaporkan tidak ada potensi tsunami dan kondisi PLTN Tomari terpantau aman.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui KBRI Tokyo menyatakan telah menerima informasi terkait peringatan tsunami yang berlaku di Prefektur Aomori, Iwate, dan sebagian Hokkaido
GEMPA bumi berkekuatan besar mengguncang lepas pantai utara Jepang, Senin (20/4). Perdana Menteri Sanae Takaichi membentuk tim tugas darurat, simak fakta-fakta gempa jepang hari ini
Satelit SWOT milik NASA-CNES berhasil merekam detail gelombang tsunami di Samudra Pasifik dengan resolusi tinggi, memperkuat sistem peringatan dini bencana.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengakhiri peringatan dini tsunami usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Pulau Batang Dua, Ternate.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi di perairan Bitung pada Kamis pukul 06.48 Wita turut dirasakan hingga sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
Pelajar sekolah dasar mengikuti simulasi mitigasi bencana banjir di Sekolah Galuh Handayani, Surabaya, Jawa Timur.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved