Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETERSEDIAAN bangunan selter untuk evakuasi vertikal di Sumatra Barat (Sumbar) menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Menurutnya, jumlah selter yang ada saat ini masih sangat minim atau perlu ditambah. Ia kemudian mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera melakukan penambahan.
"Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Sumbar tinggi, BNPB perlu segera memprogramkan pembangunan shelter baru untuk tambahannya, agar jumlahnya memadai," tegas Menko PMK.
Baca juga : Banjir dan Longsor Sumbar, 27 Orang Meninggal Dunia
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Youth Centre Bagindo Aziz Chan, Padang, kemarin.
Selain kekurangan selter, Muhadjir juga menyinggung perkembangan rehab rekon gempa 2009 di Sumbar. Menurutnya, masih banyak yang belum tuntas.
“Ada gedung perguruan tinggi swasta yang masih terbengkalai, bangunannya belum dirobohkan, rehabnya tidak dilanjutkan dan juga ada gedung yang tidak ditempati,” ungkapnya.
Baca juga : Menko PMK: Perkuat Koordinasi Terkait Penanganan Bencana
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter dan segera untuk mengkoordinasikannya dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup dan anggaran terbatas, BNPB akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar,” terang Letjen TNI Suharyanto.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut pihaknya sangat berterima kasih atas perhatian dari Pemerintah Pusat untuk Sumbar. Peluang tersebut akan segera ditindak lanjutinya melalui OPD terkait.
Baca juga : Sumatra Barat Jadi Pusat Penanggulangan Bencana di Regional Sumatra
"Untuk evakuasi horizontal kita terkendala, selain anggaran, lahannya juga sempit. Jadi yang paling cocok itu memang dengan menyiapkan evakuasi vertikal (shelter) seperti yang disampaikan Pak Menteri. Alhamdulillah itu juga disambut baik oleh Kepala BNPB," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Untuk meminimalisir resiko bencana di Sumbar, Mahyeldi mengaku, Pemprov Sumbar telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Termasuk juga Perda terkait standar bangunan yang aman gempa.
(Z-9)
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap gempa bumi 5,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Pantai Barat Sumatera, Pulau Nias Sumatera Utara
INDONESIA merupakan negara yang dikepung dengan berbagai potensi bencana alam, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga meteorologi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bumi dengan skala lebih dari 5 magnitudo mengguncang sejumlah daerah di Bengkulu dan sekitarnya.
MKG) melaporkan gempa berkekuatan 5,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis malam sekitar pukul 20:15
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh pada Selasa (28/5) pukul 18.52 WIB. Tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut.
Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sangat tepat mengingat wilayah Garut yang rawan bencana memerlukan upaya mitigasi dari pemerintah dan masyarakat.
Potensi bahaya bencana yang terjadi di sekolah dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik maupun staf pendidik
Aktivitas Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan peningkatan. Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna air danau di Kawah I Tiwu Ata Polo.
Pentingnya sistem peringatan dini bencana di berbagai belahan dunia yang kini menjadi pembahasan dalam High Level Panel di rangkaian World Water Forum ke-10.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved