Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Sabtu (17/2) pukul 01.05 WIB, perolehan tertinggu di Maluku dipegang PAN 14,02%, disusul Gerindra 11,86%, PKS 10,36%, PDIP 10,35% dan NasDem 7,97%.
Adapun PSI mencapai 4,53% atau melewati ambang batas parlemen.
Data yang telah terkumpul saat ini dari 1.735 TPS. Adapun total jumlah TPS di Maluku sebanyak 5.622 TPS.
Baca juga : Kepolisian Pastikan Kelancaran Penghitungan Suara di Siak
Dengan kata lain, sudah 30,86% persen dari seluruh TPS di Maluku. Tabel pada situs pemilu2024.kpu.go.id menampilkan data real count perolehan suara masing-masing partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, suara yang masuk ke KPU sejalan dengan hasil survei internal. Di mana survei tersebut menunjukkan PSI memperoleh 4,2%.
“Hasil perolehan suara di tingkat TPS mulai masuk, hasilnya menggembirakan sejalan dengan hasil survei internal PSI dan survei lembaga-lembaga kredibel seminggu menjelang pencoblosan, yang menyatakan bahwa PSI akan tembus ke senayan dengan perolehan suara 5-6% pada Pemilu 2024,” katanya di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga : KPU Tetap Pertahankan Rekapitulasi Berjenjang
Grace santai menanggapi hasil hitung cepat beberapa lembaga yang menunjukkan PSI masih di angka sekitar 3%. Namun, dia mengingatkan, dalam hitungan cepat selalu memiliki margin of error.
Dari sasil hitung cepat berbagai lembaga, diperkirakan 10 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 meraih suara di bawah 4$ untuk lolos ke Senayan. (Ant/P-4)
Baca juga : Kendala Jaringan tidak Ganggu Rekapitulasi
Lirik dan makna lagu Rasa Sayange serta perannya sebagai simbol persaudaraan dalam momen diplomasi, termasuk pengantar kepulangan kunjungan Anwar Ibrahim.
Kemenag Maluku melaporkan hilal 1 Syawal 1447 H gagal terlihat di Negeri Wakasihu karena posisi hilal masih di bawah 2 derajat.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved