Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 498 ton beras impor masuk ke gudang Bulog Karangkembang, di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jatim. Pemkab setempat memastikan beras impor tersebut belum dikeluarkan tetapi masih disimpan untuk cadangan.
"Iya Betul, beras impor itu sudah datang di Lamongan," kata Juru Bicara Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo, Selasa (10/10) siang.
Menurut dia, beras impor sebanyak 498.300 ton itu saat ini masih tersimpan di gudang Bulog Karangkembang di Kecamatan Babat, Lamongan. Namun hingga saat ini, lanjut dia, ratusan ton beras impor itu belum digunakan.
Baca juga : 27 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok
Sebab, untuk keperluan pelayanan dan mengatasi ketersediaan stok di pasaran masih menggunakan beras lokal. Hal ini karena sebagian lahan pertanian di Lamongan juga baru saja dalam proses panen.
"Jadi untuk PSO LN atau beras itu (impor) sampai sekarang masih untuk stok di gudang Bulog Babat," jelasnya.
Baca juga : Stok Beras Langka lagi di Penggilingan Padi Pesisir Gresik
Ia juga menjelaskan beras impor medium itu kualitasnya bagus sehingga sangat layak untuk dikonsumsi. Tetapi, untuk melindungi produk pangan lokal, beras impor itu sengaja tidak digunakan terlebih dahulu.
Apalagi, stok beras di gudang Bulog Karangkembang lebih dari cukup,yakni sebanyak 206 ribu ton. Dia juga mengungkapkan, selain beras impor, stok beras di gudang Karangkembang saat ini terdata sebanyak 1.563 ton.
Jumlah itu dengan rincian PSO Dalam Negeri sekitar 1.388 ton, PSO Luar Negeri sebanyak 498 ton, PSO SPHP 14, 9 ton dan Kom DN sebanyak 160 ton. "Jadi stok beras kita aman Mas. Dan beras impor itu dipersiapkan untuk kondisi darurat saja," ungkasnya. (Z-4)
Tindakan cepat dari aparat penegak hukum, utamanya KPK, dinilai sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengungkapkan realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto merespons informasi kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar akibat tertahannya beras impor 490 ribu ton.
Kepastian itu disampaikan oleh Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat merespons infromasi terkait kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar.
Salah satu dampak dari biaya demurraga (denda) akibat tertahannya beras impor tersebut ialah kenaikan harga yang akan menjadi beban bagi rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menekankan pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved