Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu menyerahkan SK Remisi Umum HUT ke-78 Republik Indonesia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terpusat dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Babel.
Penerima Remisi Umum yaitu sebanyak 968 Narapidana dan Anak Binaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari 940 orang penerima Remisi Umum I dan 28 orang penerima Remisi Umum II (langsung bebas).
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak untuk memperoleh remisi dan hak lainnya, kecuali bagi terpidana mati dan terpidana penjara seumur hidup.
Baca juga : Dapat Remisi HUT RI, 16 Napi Koruptor Resmi Bebas
Remisi Umum 17 Agustus ini merupakan wujud apresiasi atas pencapaian yang sudah dilakukan selama menjalani pembinaan.
"Tujuannya untuk membantu proses reintegrasi sosial, serta mempersiapkan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat,” ujar Harun.
Baca juga : 2.606 Narapidana Dapat Remisi dan Bebas di HUT RI
Harun berpesan kepada WBP yang mendapatkan remisi untuk memanfaatkan momen ini sebagai motivasi agar tetap berperilaku baik.
"Taat pada aturan, ikuti program pembinaan dengan sungguh- sungguh, tanamkan bahwa proses yang dijalani sekarang sebuah proses untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan lebih kuat dari sebelumnya," ujarnya.
Menyampaikan sambutan Menkumham Yasonna H. Laoly, Pj. Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu meyampaikan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
"Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum terhadap perlakuan kepada narapidana dengan pendekatan reintegrasi sosial. Proses reintegrasi menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat," ujar Suganda.
Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak dasar/serta merta dan hak bersyarat bagi narapidana dan tahanan. Hak remisi dan integrasi bukan sebagai hak serta merta yang diberikan kepada narapaidana/anak binaan, melainkan sebagai hak bersyarat.
"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, diharapkan dapat mengurangi masalah klasik pemasyarakatan, yaitu kapasitas penghuni pada Lapas/Rutan di Indonesia," tuturnya.
Pemberian remisi dilaksanakan juga di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di luar Kota Pangkalpinang. Di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan SK Remisi diserahkan oleh Bupati Belitung Sahani Saleh, di Rutan Muntok diserahkan oleh Bupati Bangka Barat Sukirman, dan di Lapas Sungailiat diserahkan oleh Bupati Bangka Mulkan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil; Danrem 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI. Agustinus Dedy; Danlanal Babel, Kol Laut (P) Deni Indra; Danlanud H AS Hanandjoeddin, Letkol PNB Luky Indrawan; Kepala BNNP Babel, Brigjen Pol. Isnaeni Ujiarto; Kepala BAKAMLA Babel, Letkol Setya Budi Wiranto; Kepala RRI Sungailiat, Iwan Setiawan; Ketua Pengadilan Tinggi Babel, Mas Hushendar; dan Aspidum Kejaksaan Tinggi Babel, Suwarno.
Hadir juga Irwasda Polda Babel, Kombes Pol. Badarudin; Kepala KKP Pangkalpinang, Bangun Cahyo Utomo; Plt. Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Heliyana; Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Babel, Makmun; Kapolres Pangkalpinang, Kombes Pol. Gatot Yulianto; Dandim 0413/Bangka, Letkol Arm Firstya Andrean Gitrias; Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Raden Heru Kuntodewo; dan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Saiful Bahri Siregar.
Selain itu, hadir juga Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini; Kepala Lapas Pangkalpinang, Badarudin; Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono; Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang, Hani Anggraeni; Kepala Bapas Pangkalpinang, Iwan Setiawan; Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang, Andi Yudho; Kepala Rupbasan Pangkalpinang, Andri Ferly; serta Kepala Bidang Keamanan Kanwil Kemenkumham Babel, Ridha Ansari. (Z-5)
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
SEORANG pemancing udang di aliran sungai Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, Minggu (28/7).
SEEKOR buaya muara menyerang warga Teluk Bayur, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya sepanjang 3 meter tersebut lalu ditangkap warga. Beruntung tidak ada korban jiwa.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Optimis para petahana yang mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah akan berjaya di Pilkada serentak nanti.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Seluruh narapidana yang mendapatkan remisi tidak ada yang langsung bebas.
Perusahaan juga mendorong ekonomi sirkular dengan mengurangi limbah operasional hingga 28,2%.
Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak 2010 tetapi masih sebagai sektor pengemisi GRK (net emitter) dengan tingkat emisi pada 2030 sebesar 216 juta ton CO2e.
Penggunaan bahan bakar alternatif memberikan manfaat dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga sosial.
Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Saat ini jumlah penghuni Lapas se-Riau diketahui telah mencapai 14.692 orang. Padahal kapasitasnya hanya untuk 4.555 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved