Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk mencegah dampak negatif limbah terutama yang mengandung unsur bahan berbahaya beracun (B3), pemerintah telah membuat sejumlah regulasi, baik berupa Undang-undang maupun peraturan pemerintah.
Tidak hanya itu, sejak 1994 pemerintah bahkan telah membidani lahirnya industri pengolahan limbah B3 untuk menjawab kebutuhan industri. Salah satunya pelopornya adalah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), yang kala itu diresmikan Presiden Soeharto.
Dalam perkembangannya PPLI semakin menunjukkan eksistensinya dalam industri pengolahan limbah di Indonesia. Sejumlah fasilitas modern diterapkan di perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan industri pengolahan limbah asal negeri sakura Jepang, DOWA Ecosystem Co.Ltd. dan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
"Dalam pengolahan limbah B3, fasilitas dan teknologi yang digunakan PPLI memungkinkan diterapkannya konsep ekonomi sirkular. Dimana limbah B3 tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan industri lainnya tanpa membahayakan lingkungan. Konsep itu selama ini kita kenal dengan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)," papar Senior Engineer and Technical Support Manager PPLI, Muhammad Yusuf Firdaus dalam diskusi bertema ‘’Regulasi, Implementasi, Teknologi dalam Sistem Tanggap Darurat B3 dan Limbah B3’’ yang digelar bagi 118 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 Cibitung ,Jawa Barat, Kamis (3/8).
Dalam kesempatan itu, pihak PPLI memaparkan tentang teknologi yang mereka punya dalam pengolahan limbah B3 serta sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi, mulai dari pengemasan, pengangkutan, pengolahan, hingga penimbunan.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait lebih menekankan tentang regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3, terutama pasal 828 terkait sistem tanggap darurat yang harus dimiliki oleh semua industri yang menghasilkan limbah B3.
Syafri mengharapkan semua kalangan industri di Kabupaten Bekasi memiliki sistem tanggap darurat terkait limbah B3 sehingga tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan sekitar kawasan industri.
Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Manajemen Bekasi Fajar (anak perusahaan MM2100) dan PT PPLI itu di antaranya Mutiara F. Siadari, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Muhammad Yusuf Firdaus dari PPLI, dan Wowo Fadillah dari DLH Kabupaten Bekasi.
PPLI sendiri selama ini dikenal sebagai perusahaan yang konsen kepada pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari potensi pencemaran limbah baik tanah, air, maupun udara.
"Wujud komitmen tersebut, PPLI dalam menyusun program lingkungan selalu online dengan moto global kami Motivate Our Planet, yaitu menjaga dan melindungi bumi," ujar Manager Humas dan Legal PPLI, Arum Tri Pusposari. (RO/M-3)
Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
PENGADILAN Negeri (PN) Medan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka berinisial MN (53) terkait kasus pengangkutan kayu hasil hutan ilegal.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) meraih Penghargaan Proper Hijau dalam ajang Anugerah Lingkungan Proper 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan meraih peringkat Proper Emas dan Hijau dalam Proper 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved