Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir menyebut, semenjak masa reformasi di Indonesia, bermunculan ideologi yang semakin berkembang di masyarakat. Namun, ideologi yang muncul tersebut belum tentu sesuai dengan tuntunan agama,
"Saya pikir ideologi yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu sudah alternatif. Seperti Risalah Islam Berkemajuan yang tidak condong ke kanan atau kiri, namun tetap memiliki kerangka berpikir mendalam dan luas," ujar dia dalam dialog Ideologi, Politik dan Organisasi (Ideopolitor), Minggu (6/8).
Haedar ingin agar masyarakat Islam menyesuaikan untuk tidak terlalu mengikuti berbagai ideologi, namun juga tidak menolak secara radikal.
Baca juga : IMM dan Kesadaran Melahirkan Pemikir Muslim
Menurut Haedar, masyarakat Islam perlu untuk memahami berbagai macam ideologi yang berkembang seperti liberalisme dan pluralisme. Ini dimaksudkan untuk terciptanya pemikiran baru yang bersifat alternatif dan mempunyai dasar untuk tidak menerima ideologi yang bertentangan.
"Agar nantinya, ketika multikulturalisme semakin berkembang, jangan sampai kita tidak memiliki sikap," ujar Haedar. Jika muncul hal yang bertentangan, warga Muhammadiyah jangan hanya sekadar menolak namun harus memiliki cara menghadapinya, bahkan berdakwah terhadap hal tersebut.
Ideopolitor yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY ini dihadiri seluruh lapisan organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah di wilayah Yogyakarta. Selain bertujuan untuk penguatan basis ideologi terhadap peta politik, sosial-ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dialog ini digelar meneguhkan sikap politik Muhammadiyah sekaligus cara memimpin organisasi ini.
Baca juga : Lima Poin Pernyataan PP Muhammadiyah terkait Pemilu 2024
Rektor UMY, Prof Gunawan Budiyanto menambahkan Muhammadiyah sebagai organisasi memang memiliki kepentingan terhadap politik. Menurutnya, ada banyak kepentingan Muhammadiyah yang harus diurus melalui jalur politik.
"Justru akan sangat menyedihkan jika Muhammadiyah tidak bicara politik. Di sisi lain, tentu kami juga tidak berharap bahwa aktivitas di Muhammadiyah hanya terbatas pada ideologi dan organisatoris saja. Saya rasa wilayah politik masih di-nomor dua-kan oleh warga Muhammadiyah dan ini harus menjadi perhatian," ujar Gunawan.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Ikhwan Ahada menyampaikan, kegiatan Ideopolitor ini merupakan salah satu wahana peneguhan komitmen ideologi, peneguhan sikap politik, dan sekaligus peneguhan sikap dalam berorganisasi. Langkah ini menjadi cara mengelola persyarikatan di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah DI Yogyakarta.
Ikhwan berkeyakinan, semua tidak akan tercapai apabila tanpa melakukan sinergi kohesi dan kolaborasi. "Kedepan PWM DIY akan menindaklanjuti kegiatan ideopolitor bagi cabang dan ranting."
Usaha tersebut diharapkan sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah ke-9, yakni membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. (Z-3)
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga terhadap berbagai ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa.
Dengan menanamkan nilai dan prinsip Pancasila dalam berbudaya digital, masyarakat Indonesia menunjukan jati diri bangsa kepada seluruh dunia.
PDI Perjuangan mengungkapkan strategi mencegah kader tidak menyimpang dari ideologi partai hingga melanggar konstitusi. Hal itu merespons adanya kader PDIP
Dalam menyambut Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan terbaik untuk generasi milenial dipersiapkan saat ini menjadi penerus bangsa dalam membumikan Pancasila.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan bahwa PP Muhammadiyah telah mengkaji selama lebih dari dua bulan untuk menentukan sikap terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Peran penting Muhammadiyah akan terus dimaksimalkan sebagai bukti bahwa gerakan Islam ini hadir untuk Islam yang berkemajuan, rahmatan lil alamin, dan pro pada kehidupan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menekankan pentingnya menjadikan harta dan kekuasaan sebagai amal shaleh.
Selain kaku dalam menyikapi budaya lokal, Muhammadiyah juga tak lentur dalam berhubungan dengan umat beragama yang berbeda.
Muhammadiyah akan tetap bersikap independen dan netral dalam menghadapi situasi politik pascakeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved