Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara menyatakan jumlah warga miskin di
wilayahnya mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Sejak
September 2020 hingga Maret 2023 berkurang sebanyak 600 ribu jiwa.
Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus mengatakan pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Sumut tercatat sebesar 1,3 juta jiwa, turun menjadi 1,27 juta jiwa pada September 2021, turun lagi
menjadi 1,26 juta jiwa September 2022, dan terus menurun menjadi 1,24 juta jiwa pada Maret 2023.
Itu artinya, terhitung sejak September 2020 hingga Maret 2023 jumlah
penduduk miskin di Sumut berkurang sebanyak 600 ribu jiwa, atau dari 1,3 juta menjadi 1,24 juta jiwa. Bahkan jika mengutip data BPS, jumlah
penurunan jumlah penduduk miskin di Sumut tercatat lebih besar lagi.
"BPS mencatat tingkat kemiskinan di Sumut mengalami penurunan 0,18
poin, dari 8,33% pada September 2022 menjadi 8,15% pada Maret 2023.
Persentase penurunan itu setara dengan 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir," ungkap Ilyas, Kamis (20/7).
Menurut dia, penurunan angka kemiskinan ini menjadi tanda bahwa
perekonomian di Sumut membaik. Perbaikan ekonomi itu turut dirasakan
masyarakat luas seiring dengan pelaksanaan program-program pengentasan
kemiskinan yang menjadi fokus Pemprov Sumut tiga tahun terakhir.
Beberapa program
Dalam tiga tahun terakhir Pemprov Sumut fokus menangani kemiskinan ekstrem melalui berbagai program yang ada di setiap oraganisasi perangkat daerah (OPD). Seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia dan masyarakat pesisir serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa.
Pemprov juga menggalakkan iklim investasi yang kondusif yang bisa membuka lapangan kerja serta melakukan intervensi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan.
Sepanjang tiga tahun terakhir pemprov pun secara instensif mendorong
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan berbagai program
ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menambahkan penurunan angka kemiskinan di provinsinya juga dipengaruhi daya tahan
ekonomi Sumut yang masih kuat dalam menghadapi resesi 2023. Hal itu ditandai dengan peningkatan realisasi APBD provinsi pada triwulan I/2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja.
Adapun realisasi pendapatan APBD pada triwulan I/2023 mencapai 19,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I/2022 yang hanya sebesar 18,51%. Peningkatan itu berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (N-2)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved