Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI jajaran pengurus dan kader Partai Golkar DPD Sumatra Selatan membagi-bagikan atau sawer uang di Kantor KPU Sumsel, belum lama ini mendapat kecaman keras. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan bahkan sangat menyayangkan perbuatan tidak terpuji dari kader Partai Golkar itu.
“Bawaslu mengimbau agar peserta maupun penyelenggara pemilu bisa menjaga marwah penyelenggaraan pemilu dengan asas adil, proporsional, jujur, profesional, dan jangan membuat tindakan yang dapat menimbulkan keresahan publik,” ungkap anggota Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, Selasa (16/5).
Diketahui, aksi sawer itu dilakukan kader Partai Golkar berupa membagikan uang ke pendukungnya di depan gedung KPU Sumsel usai menyerahkan daftar nama caleg.
Baca juga: KPK Minta Warga Bogor Tegas Tolak Politik Uang
“Kami meminta agar KPU Sumsel menjaga wilayah berintegritas yang bebas KKN, hindari tindakan provokatif yang dapat menimbulkan keresahan publik karena dilakukan di kantor KPU Sumsel. Begitu pula peserta pemilu, hindarkan tindakan yang bisa melanggar asas-asas serta etika penyelenggaraan pemilu,” jelas dia.
Bawaslu Sumsel menilai tindakan parpol patut diduga bagian dari gratifikasi. Hal ini dinilai mencederai proses tahapan pemilu yang sedang berjalan. “Karena gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” jelas dia.
Baca juga: KPK Wanti-Wanti Warga Tolak Politik Uang Saat Pemilu, Ini Alasannya
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin, mengaku aksi sawer yang dilakukan anggota dan kader Partai Golkar di Gedung KPU merupakan pelanggaran. Pihaknya meminta parpol menjaga marwah KPU sebagai lembaga pemilu yang jujur dan adil.
“Kita berharap teman-teman partai dapat menjaga marwah institusi ini, dengan tidak menampilkan kegiatan-kegiatan yang justru mencederai masyarakat Sumsel,” jelas dia. Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, aksi sawer tersebut dilakukan karena spontanitas adanya music yang mengiringi mereka.
“Yang terjadi adalah spontanitas dari salah satu pengurus, mengapresiasi kepada pemain angklung dan kader sendiri,” ungkapnya.
Aksi tersebut diakuinya tanpa ada perencanaan dan menilai apa yang terjadi bukan hal yang berlebihan. “Kejadian di depan pintu saat kami mau keluar selesai melakukan pendaftaran, dan pemain angklung itu juga kader kami, sehingga tidak ada yang berlebihan,” pungkasnya.
(Z-9)
Gunung Dempo erupsi, lontarkan abu hingga 3,5 km di atas puncak. Waspada gas vulkanik dan larangan aktivitas di sekitar kawah!
Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel Wandayantolis di Palembang, Senin, mengatakan sejumlah wilayah di Sumsel berpotensi mengalami kemarau lebih awal dibandingkan daerah lainnya.
Kemampuan teknis dalam mengemudi tidaklah cukup untuk menekan angka kecelakaan.
Oli bekas, buangan padat dari pengolahan kelapa sawit, popok, kemasan oli bekas, serta berbagai jenis limbah lainnya kini menjadi bahan bakar.
POLRI berkomitmen untuk memberantas penambangan dan pengolahan minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel)
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2, Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia, akan memberikan bantuan untuk para lansia
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved