Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 22 unit rumah di dua Desa Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, rusak akibat dihantam angin kencang.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Utara, Andi Faisal membeberkan kejadian tersebut terjadi pada Jumat (30/12) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita.
"Angin kencang yang menghantam dua desa di Kecamatan Pakue yakni Desa Sipakainge dan Desa Kosali. Setelah kejadian tersebut anggota langsung melakukan pengecekan dan mendata baik rumah yang rusak maupun korban yang mengungsi," katanya saat dihubungi via WhatsApp, Jumat.
Ia melanjutkan, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolut, ada 11 unit rumah rusak berat yakni 5 unit di Desa Sipakainge dan 6 unit di Desa Kosali.
Selanjutnya, sebanyak 11 rumah rusak ringan di antaranya 7 unit di Desa Sipakainge dan 4 unit di Desa Kosali.
"Akibat dari peristiwa itu 70 jiwa warga terkena dampak dan 25 jiwa yang sudah mengungsi sementara di rumah keluarga dan ditaksir kerugian yang dialami oleh para korban angin kencang tersebut diperkirakan ratusan juta rupiah dan tidak ada korban jiwa," jelas Andi.
Baca juga: Cuaca Ekstrem di Cianjur, Pembangunan Huntap Tetap Berjalan
Ia menjelaskan, sampai hari ini BPBD Kolut turun di lokasi dan membantu warga sambil menunggu bantuan karena sudah koordinasi ke Dinas Perumahan dan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara sambil menunggu surat kejadian bencana dari dua desa tersebut.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Sipakainge, Sabir, saat dimintai konfirmasi mengatakan, anggota BPBD sudah ada di lokasi.
"Karena begitu bencana terjadi saya langsung melaporkan ke BPBD walaupun sedikit kendala karena lama baru tembus diakibatkan padam lampu dan jaringan tidak bagus. Pagi ini pun pihak BPBD sudah standby di lokasi dan kami serta pihak Polsek Pakue dan Danramil Pakue sudah mengecek langsung untuk mendata identitas para korban untuk diinput ke form lalu dibuatkan surat kejadian bencana ditujukan ke Dinas Perumahan dan Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan," singkatnya. (OL-16)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved