Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BANTUAN kemanusiaan yang disalurkan Emirates Red Crescent bagi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jadi sorotan. Pasalnya, bantuan tersebut diduga diselewengkan menyusul laporan Acsenahumanis Respons Foundation ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur menyebut laporan tersebut tidak berdasar. Pasalnya, sampai saat ini dari beberapa item bantuan yang diterima masih tersimpan di gudang. Sedangkan sebagian lagi sudah disalurkan warga pengungsi terdampak gempa.
"(Laporan) tidak mendasar. Tidak ada kita. Ada catatannya. Semua pengeluaran ada datanya," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat, ditemui di komplek DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (27/12).
Asep menyebut bantuan yang diterima dari Emirates Red Crescent disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 26 November dan tahap kedua pada 30 November. "Masuknya itu ada dua kali mengirim ya. Itu tanggal 26 dan 30 (November)," ujarnya.
Item bantuan yang diterima Pemkab Cianjur dari Emirates Red Crescent yakni genset sebanyak 20 unit, selimut 2 ribu lembar, makanan ringan 2 ribu pieces, beras 25 ton, serta lampu solar cell. Dari berbagai bantuan itu hampir semua sudah disalurkan.
"Tinggal genset dan lampu solar cell yang masih ada. Genset sisa 18 unit, dua sudah keluar untuk masyarakat dipakai. Terus lampu masih ada. Kalau selimut, beras, dari kemarin sudah tersalurkan semua juga. Kita bagikan ke desa-desa yang memohon," ungkapnya.
Asep pun membantah laporan dugaan adanya pengemasan ulang terhadap bantuan tersebut. "Enggak ada, kita enggak ada di BPBD itu kemas ulang," tuturnya.
Asep menuturkan saat kali pertama terjadi gempa, berbagai bantuan masuk ke Posko Utama di komplek Pemkab Cianjur. Selanjutnya pemerintah daerah membuat gudang penyimpanan untuk menampung berbagai bantuan dalam bentuk barang.
"Tapi tetap semua bantuan yang masuk ke pemda itu dicatat. Nanti bantuan diarahkan ke gudang Bale Rancage atau ke gudang BPBD. Semuanya tercatat di gudang. Semua ada data-datanya," ucapnya.
Untuk menampung berbagai bantuan, sebut Asep, terdapat 6 titik gudang. Lokasinya berada di Bale Rancage, BPBD, Gedung Korpri, gudang Unilever, gudang Berdikari, gudang Perumdam.
"Yang bantuan kemarin (dari Emirates Red Crescent ada yang di gudang BPBD, ada juga di gudang Unilever. Di gudang BPBD bantuan selimut dan makanan ringan. Selebihnya di gudang Unilever. Yang gudang Unilever kita sewa. Kalau yang gudang Berdikari alhamdulillah gratis," pungkasnya. (OL-15)
Pencairannya pun disesuaikan dengan pengajuan dari Pemkab Cianjur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggaran bantuan stimulan tahap keempat saat ini sudah berada di Kementerian Keuangan yang merupakan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rumah ini dibangun dengan biaya dari donatur melalui Kitabisa.com dan dibantu YPP SCTV Indosiar.
Dari hasil pendataan, terdapat hampir 40 ribu kepala keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan stimulan pada tahap 4
Kedua bangunan sekolah yang belum tertangani pascagempa itu yakni SDN Cugenang dan SDN Girijaya
Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved