Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HINGGA Desember tahun 2022, kuota Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur
ternyata belum terisi.
Kebutuhan tenaga PPPK di Kabupaten Lembata hanya memerioritaskan dua
kategori yakni tenaga Kesehatan dan tenaga kependidikan atau guru.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lembata, Said Kopong,
kepada Media Indonesia, Selasa (6/12) menjelaskan, hingga Desember
2022, kuota tenaga PPPK belum seluruhnya terisi.
Ia menjelaskan, kebutuhan 317 tenaga Kependidikan belum terisi, meski
sudah selesai seleksi administrasi maupun tes. Saat ini
penentuan kelulusan masih dalam tahap evaluasi.
Sementara untuk PPPK Kesehatan, sudah menyelesaikan tahapan pendaftaran dan siap tes pada 15-16 Desember 2022.
Di kabupaten Lembata tersedia kuota PPPK sebanyak 447 dengan perincian guru sebanyak 317 orang dan tenaga kesehatan 130 orang. (N-2)
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
RATUSAN calon siswa baru, Rabu (10/7/2024), mulai memadati sejumlah sekolah di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program magang ke Jepang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja siswa, memberikan pengalaman internasional, dan membuka peluang karir di masa depan.
DUEL dengan menggunakan senjata tajam jenis kelewang terjadi antara Siprianus Ola Ladjar, 45, dan Thomas Muhu Koban, 66, di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, NTT.
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
SEJUMLAH program pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan siap diluncurkan Bank NTT. Langkah itu dilakukan guna mengikis dominasi para rentenir yang terus merajalela.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved