Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGESAHAN sejumlah provinsi baru di Papua harusnya memberi peluang bagi orang asli Papua untuk menjadi pemimpin di wilayahnya sendiri.
Seperti di Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong orang asli Papua untuk menduduki dua posisi strategis yakni, Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Sejumlah nama yang tak lain putra-putri asli Papua Barat diusulkan oleh MRPB. Dalam suratnya bernomor 007/1814/MRPB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, ada tujuh nama yang dinilai layak menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Baca juga : Dirjen Dukcapil Pastikan 4 DOB Baru tak Ganggu Proses Coklit
Tujuh nama tersebut yakni, Prof. Dr. Agustinus Fatem, Andi Asmuruf, Dr. Merry Sagrim, Frenky Kallex Muguri, Lazarus Indouw, Anthonius Ayorbaba, dan Dr. Yacob Selvinus Fonataba.
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dan sebelumnya Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
"Sebagai provinsi yang baru disahkan, tentu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu melakukan penataan wilayah, termasuk nantinya memilih orang-orang yang tepat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata MRPB dalam keterangan persnya, Selasa (29/11).
Baca juga : Kemendagri Segera Verifikasi Rekomendasi Calon PJ Gubernur DKI Jakarta
Dikatakan, mereka yang dicalonkan tersebut memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman pengabdian terhadap masyarakat.
MRPB juga mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah membentuk dan mensahkan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya.
"Kami juga memohon agar penunjukan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Bapak Presiden berasal dari orang asli Papua," ujar MRPB dalam surat resminya tersebut.
Baca juga : Paham Maybrat Rawan Konflik, Mendagri Diminta Cermat Tentukan Penjabat Bupati Maybrat
MRPB berharap usulan ini bisa diteruskan ke Presiden Jokowi untuk selanjutnya ditetapkan satu orang sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Universitas Cendrawasih Papua, Dr. Pieter Ell setuju bila kursi Penjabat Gubernur dan Sekda diisi oleh orang asli Papua. "Sudah seharusnya demikian. Orang asli Papua harus diprioritaskan menjadi Penjabat Gubernur dan Sekda di Provinsi Papua Barat Daya," ujarnya.
Terkait munculnya nama Anthonius Ayorbaba yang diharapkan banyak masyarakat di sana, Pieter Ell mengatakan, "Tidak masalah. Beliau memiliki track records yang bagus."
"Selama ini kepemimpinannya sangat baik dengan pelayanan paripurna kepada masyarakat juga kepangkatan bisa dipertimbangkan. Kita setuju dan doakan saja," pungkas Pieter Ell yang juga dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani perkara di Mahkamah Konstitusi dan aktor layar lebar ini. (RO/OL-09)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Pemkot Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menargetkan realisasi investasi pada 2024 senilai Rp8 miliar. Ini akan dicapai melalui optimalisasi di sektor perdagangan dan jasa.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Pasca-bentrok antara anggota Brimob Polda Papua Barat dan Polisi Militer TNI AL di Sorong, Papua Barat, jajaran TNI AL dan Polri meminta maaf kepada masyarakat.
Bentrok terjadi antara anggota Batalyon 8 Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat Daya dengan anggota POM AL Lantamal IV Sorong di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Diduga akibat salah paham.
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menuntaskan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota. Partai politik yang meraih suara terbesar adalah Golkar, Demokrat, dan NasDem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved