Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RENDAHNYA Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, salah satu penyebabnya karena banyak rumah yang tidak layak huni. Diperlukan tindakan rehab rumah tak layak huni secara masif.
Hal itu disampaikan legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Paramiyha Widya Kusuma, Jumat (4/11).
"Oleh karena itu saya akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur
dengan program bedah rumah, " ujar Paramitha.
Dia menyebut jika di Kabupaten Brebes masih banyak warga yang
memiliki rumah tidak layak huni. "Kemarin juga kita sempat membawa balita yang mengalami gizi buruk dan saya lihat rumahnya juga tidak layak, tidak memenuhi persyaratan sebagai rumah yang nyaman dan sehat," ucap Paramitha.
Menurut Mbak Mitha, sapaan akrabnya, hal itu juga penting
dipikirkan terutama oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes yang IPM-nya termasuk terendah di Jawa Tengah.
"Harus benar-benar membantu masyarakat, untuk membantu infrastruktur yang ada di Brebes yaitu bedah rumah kemudian penerangan jalan umum dan yang lainnya. Selain infrastruktur saya juga fokus membangun SDM," terang anggota dewan yang wilayahnya kerjanya di Kabupaten/Kota Brebes dan Tegal.
Ia menjelaskan untuk meningkatkan SDM, dirinya juga memberikan pelatihan bagi masyarakat dan bantuan kepada anak anak sekolah dari SD-SMA hingga Perguruan Tinggi (PT). Targetnya bisa mengejar dan memenuhi kriteria yang selalu tertinggal dan IPM yang rendah.
"Yang akan saya fokuskan infrastruktur perumahan dan juga SDM masyarkat Brebes. Tentu ini menjadi PR bersama baik Pemkab dan DPR Karena saya di Komisi yang menangani perumahan, " pungkas Mitha.
Seperti diketahui, rilis data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat IPM Brebes saat ini 66,23% di bawah IPM Jawa Tengah sebesar 72,16%n. Untuk IPM tertinggi dipegang Kota Salatiga dengan 83,60%. (N-2)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved