Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MULAI, Sabtu (1/10) Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah akan menerapkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemberian uang kepada anak jalanan serta pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), Warga yang melanggar perda tersebut akan didenda Rp1 juta.
Pemerintah Kota Semarang tampaknya tidak main-main lagi untuk menindak tegas bagi warga melanggar Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, meskipun hingga saat ini masih banyak dijumpai warga dengan katagori tersebut baik di jalan umum, pasar, fasilitas umum, kompleks perumahan maupun pertokoan.
Keseriusan Pemkot Semarang melaksanakan Perda yang sempat mengundang banyak reaksi, terutama penggiat sosial tersebut semakin menjadi perhatian dan kekhawatiran warga, karena ada sanksi denda hingga Rp1 juta bagi warga yang ketahuan memberi uang kepada anak jalanan serta pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).
Bahkan untuk melaksanakan Perda itu, Pemkot Semarang sudah merencanakan menggelar operasi yustisi jalanan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. "Kita sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Dinsos, Kominfo dan Polrestabes Semarang," kata Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto
Langkah penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, demikian Fajar Purwoto, untuk wujud gerakan Kota Semarang bebas dari hal tersebut, bahkan sanksi tidak hanya bagi mereka tetapi juga bagi warga pemberi. "Itu sesuai Pasal 24 dalam Perda itu, yakni menyebutkan setiap orang dilarang memberikan uang atau barang ke anak jalanan dan PGOT di Jalan," tambahnya.
Pada pasal lain, ungkap Fajar Purwoto, yakni pasal 30 menyebutkan siapa saja yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi pidana dan denda yang dibebankan mencapai Rp1 juta atau kurungan tiga bulan.
Dalam operasi yustisi yang bakal digelar selambatnya Senin (3/10), lanjut Fajar Purwoto, dengan sasaran lokasi di wilayah di Kota Semarang pelanggar atau yang memberi uang maupun barang ke anak jalanan dan PGOT akan dikenakan sanksi yang sifatnya tipiring. "Pemberi akan diberi sanksi ditempat dan penerima diangkut ke tempat rehabilitasi sosial," imbuhnya.
Rogayah, 60, seorang gelandangan yang ditemui di belakang Pasar Peterongan, Kota Semarang mengaku takut jika ada razia oleh petugas. Namun tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak punya pekerjaan dan keahlian apapun. "Takut tapi mau bagaimana lagi, sudah pernah ditangkap juga sih," ujar warga berasal dari Grobogan tersebut. (OL-15)
Pengemis dan gelandangan menjadi yang paling banyak dijangkau dengan jumlah sebanyak 1.274 orang.
Mantan gelandang Arsenal, Chelsea dan Barcelona Cesc Fabregas telah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada usia 36 tahun.
Dinas Sosial DKI Jakarta akan menempatkan pengemis, pengamen, gelandangan yang ditertibkan oleh Satpol PP ke panti untuk mendapatkan rehabilitasi berupa pembinaan.
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Bali, mendeportasi seorang perempuan berkewarganegaraan Jerman berinisial DJ. Perempuan berusia 53 tahun itu diketahu telah overstay 79 hari.
Masalah ini paling sulit diatasi akibat kondisi ekonomi yang menghimpit sehingga warga Kota Los Angeles kesulitan membayar sewa rumah.
BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan 21 daerah di di pegunungan bagian tengah, Pantura tengah dan Pantura timur Jawa Tengah berpotensi hujan ringan-sedang hari ini.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Trend dan minat masyarakat tinggal di wilayah berbukit dengan lingkungan asri dan berudara sejuk, khusunya pasca Pandemi Covid-19
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved