Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menggandeng ESQ Leadership Center menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (21/7) lalu. Rakornas yang mengangkat tema 'Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan' itu dilangsungkan secara hybrid dengan jumlah peserta yang hadir secara luring di Hotel Marriott Harbour Bay sebanyak 500 orang dan daring sebanyak 11.000 orang via zoom meeting dan YouTube.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa pemilihan tema rakornas sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang cepat. Sehingga birokrasi yang adaptif perlu dipercepat pembangunannya untuk mengikuti perubahan dan perkembangan jaman.
Baca juga: Pemprov Bengkulu Perbolehkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas
Ia berharap melalui rakornas ini terbentuk kolaborasi yang kohesif dan sharing of knowledge terkait birokrasi dan manajemen ASN di masa depan. "Persamaan persepsi dalam implementasi manajemen ASN akan berdampak dalam pelayanan publik yang baik bagi masyarakat," ujarnya.
Senada, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam keynote speech mewakili Plt Menteri PANRB Mahfud MD menyampaikan bahwa tema Rakornas sangat relevan menjawab kebutuhan dan tantangan multidimensi saat ini di era digital.
"Di masa pandemi covid-19 secara simultan disrupsi tatanan kehidupan kita menjadi berubah. Kita didorong untuk beradaptasi menjadi lebih cepat melalui perubahan tata cara kerja disertai penguatan kompetensi dan teknologi sesuai dengan kemajuan zaman," ujar Rini.
Menurutnya, semua tantangan tersebut mengiringi upaya pemerintah dalam mewujudkan misi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.
"Visi misi Indonesia Maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi menjadi arahan Bapak Presiden di dalam melaksanakan strategi untuk 2019 sampai 2024," paparnya.
Sementara itu, Founder ESQ Ary Ginanjar mengutip kalimat dari Barrack Obama terkait perubahan yang tidak akan datang kalau hanya menunggu orang lain dan menunggu waktu. Menurutnya, kitalah orang yang ditunggu itu. Kitalah perubahan yang dicari itu.
“Saya hanya bicara satu jam dan saya diminta untuk menciptakan sebuah perubahan, itu Imposibble. Tetapi akan menjadi kenyataan kalau hari ini yang hadir punya niat untuk merubah ASN menjadi world class, menciptakan perubahan untuk Indonesia,” tegasnya.
Ary juga mengingatkan bahwa kita semua ini hidup di jaman yang namanya Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Untuk itu, para ASN dianjurkan memiliki 5 agility. “Dan untuk membangun ASN masa depan, kalian harus memiliki 5 agility, change agility yakni mampu beradaptasi dengan perubahan apapun, mental agility yakni mampu bertahan dalam kondisi apapun, people agility yakni mampu bekerja sama dengan siapapun, learning agility yakni mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat, dan result agility yakni mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun,” paparnya.
Hasil riset Boston Consulting Group menyatakan bahwa 70% transformasi digital itu gagal dan tidak mencapai tujuan bahkan pada saat para pemimpin sangat berkomitmen untuk mewujudkannya. Dan 62% responden menilai budaya kerja menjadi hambatan utama dalam transformasi digital. “Lalu apa kuncinya agar kita tidak menjadi bagian yang 70% tersebut? Kuncinya adalah Resourcefulness atau your heart, your energy, your power, your mission.”
Di sela sela acara, ditayangkan sebuah video penganugerahan BKN Award yang pertama dengan berbagai kategori. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi yang telah menerapkan manajemen ASN dengan baik.
Selain Kepala BKN, Sekretaris Kementerian PANRB dan Pendiri ESQ, sejumlah narasumber turut serta, baik secara langsung maupun virtual. Di antaranya IT Executive Vice President BCA Fransiscus Kaurrany, Head of People Operation Grab Indonesia Fini Margarina, dan Manager of PMO PT Pegadaian Persero Muhammad Ananda Rizky Putra.
Rakornas itu juga dihadiri Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemeterian/Lembaga Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. (RO/A-1)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta saran Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hukuman kepada 14 pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK.
Pemerintah segera membuka penerimaan CPNS Formasi 2024. Namun perlu dicatat bahwa penerimaan CPNS tahun ini akan diprioritaskan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
Dengan total formasi 1.563, sebanyak 2.648 calon PPPK yang lolos seleksi administrasi pada bulan Oktober lalu, kini masuk pada tahap kedua seleksi kompetensi.
CPNS yang mundur setelah dinyatakan lulus maka tidak bisa mengikuti seleksi untuk periode berikutnya.
Guna mencegah kasus serupa terulang, TPK dan PPK harus melakukan komunikasi yang baik sehingga ASN tidak menjadi korban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved