Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEREBAKNYA virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak, khususnya sapi kian meresahkan masyarakat di tengah makin dekatnya dengan perayaan Hari Raya Qurban atau Idul Adha 1443 H.
Isu inilah yang menjadi bahasan serius saat digelarnya Rapat Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rakorwil Apkasi) Provinsi Lampung di Gedung Sesat Agung Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah, Rabu (25/5).
Dalam keterangan pers, Kamis (26/5). Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama para Bupati se-Provinsi Lampung sepakat bahwa penanganan virus PMK pada ternak ini harus menjadi prioritas.
“Melalui Rakorwil Apkasi Provinsi Lampung ini kami serius dan fokus pada penanganan isu PMK pada ternak khususnya yang menyerang ternak sapi. Isu ini sangat penting dibahas karena peternakan sapi merupakan satu dari sektor unggulan daerah di Lampung,” tegasnya.
Di sela-sela kegiatan rakorwil, Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya Sumatera Barat bersama-sama dengan para bupati se-Provinsi Lampung bahkan merasa perlu meninjau langsung salah satu pertenakan terbesar di Kabupaten Lampung Tengah yang memang menjadi pemasok utama kebutuhan daging di wilayah Sumatera. Ia berujar,
“Saya mengajak seluruh rekan-rekan bupati dan masyarakat agar ikut serta dalam mengurangi penyebaran virus PMK sapi ini, mengingat tingginya kebutuhan sapi di hari Raya Idul Adha yang kurang 1,5 bulan lagi.”
Ketua Korwil Apkasi Wilayah Lampung, Musa Ahmad yang mendampingi kunjungan para kepala daerah di peternakan sapi di Lampung Tengah ini mengamini komitmen Apkasi untuk serius menangani isu PMK sapi.
“Salah satunya kami para Bupati se-Provinsi Lampung sepakat stop memasukkan sapi dari luar Lampung. Menghentikan pasokan sapi dari luar Lampung dinilai bisa menjadi jalan untuk menjaga sapi-sapi peternakan di Lampung aman dari penularan virus tersebut,” ujar Bupati Lampung Tengah ini.
Terkait dengan Rakorwil Apkasi Provinsi Lampung sendiri, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim yang hadir secara langsung juga mengharapkan pertemuan para kepala daerah ini bisa melahirkan rekomendasi yang konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerah khususnya di wilayah Lampung.
“Seperti diketahui Provinsi Lampung ini memiliki 15 kabupaten/kota dan 13-nya merupakan kabupaten. Sehingga pertemuan Apkasi ini menjadi sangat strategis. Kami berharap adanya kekompakan antar kepala daerah sehingga bisa menyelesaikan masalah di masing-masing daerah maupun lintas daerah,” ujar Wagub yang biasa disapa Mbak Nunik ini.
Dalam kegiatan rakowil ini, selain Sutan Riska yang mewakili Pengurus Harian Apkasi juga tampak hadir Wakil Sekretaris Jenderal Apkasi Mashuri (Bupati Bungo) serta Ketua Korwil Apkasi Wilayah Lampung, Musa Ahmad selaku Bupati Lampung Tengah sekaligus menjadi tuan rumah didampingi Hj. Winarti (Bupati Tulang Bawang), Dendi Ramadhona (Bupati Pesawaran), Hj. Dewi Handajani (Bupati Tanggamus), Dawam Rahardjo (Bupati Lampung Timur), Parosil Mabsus (Bupati Lampung Barat), Budi Utomo (Bupati Lampung Utara) serta serta perwakilan lainnya dari Pemkab Lampung Selatan, Way Kanan, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Pesisir Barat.
Selain soal virus sapi, Sutan Riska juga menekankan bahwa Rakorwil yang diselenggarakan di Lampung Tengah ini juga membahas isu-isu strategis daerah untuk dibawa ke Rakernas ke-14 Apkasi tahun 2022 yang pada Juni nanti digelar di Kabupaten Bogor.
“Apkasi selalu berusaha untuk menjaga sinergitas antar daerah serta harmonisasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Indonesia. Kemajuan daerah adalah kunci kemajuan nasional, dan dari daerah kami siap bergerak untuk Indonesia maju,” tukasnya. (RO/OL-09)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Pada pelaksanaan Musrenbang tahun ini, Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan inovasi pembangunan terbaik tahun 2024.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Kinerja TPPS Klaten dalam menurunkan angka stunting dinilai kurang optimal.
Warga di Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada Senin ( 18/3) malam dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang masuk ke perkampungan warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved