Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BERBAGAI elemen di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendesak segera ada upaya perbaikan ruas jalan menuju ke wilayah selatan. Pasalnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat.
Seperti diungkapkan Cecep Saepudin Zuhri, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Ia berharap segera ada penanganan terhadap kondisi ruas jalan menuju ke selatan Kabupaten Cianjur tersebut.
"Kondisi infrastruktur ruas jalan menuju ke Cianjur selatan memprihatinkan. Idealnya harus segera diperbaiki," tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada Media Indonesia, Jumat (25/2).
Cecep meminta kepedulian dari para wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten Cianjur yang sekarang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka, sebut Cecep, sejatinya ikut memperjuangkan agar ruas jalan ke selatan Cianjur yang terbentang dari Kecamatan Cibeber hingga ke Sindangbarang segera diperbaiki.
"Wajar kalau mereka mengalokasikan dari pokir pertama, kedua, atau ketigalah. Bisa dimasukkan untuk menyelesaikan ruas jalan dari Cianjur kota hingga ke Sindangbarang," tegasnya.
Namun, kata Cecep, semua kembali lagi kepada kepedulian dari para wakil rakyat. Jika tak mau memasukan pokir memperbaiki infrastruktur, maka sebuah keniscayaan kondisi jalan ke selatan Cianjur akan bagus.
"Di Kabupaten Cianjur, pokir anggota DPRD hampir semuanya dialokasikan untuk infrastruktur jalan karena mengejar target kemantapan jalan 65%. Karena yang ke Cianjur selatan itu berstatus milik provinsi, sejatinya yang harus memperbaiki orang-orang provinsi," pungkasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengaku pekan lalu diundang Dinas PU Binamarga Provinsi Jawa Barat. Pihaknya, kata Eri, diminta mengusulkan titik ruas jalan saja yang perlu ditangani, baik yang berstatus kabupaten maupun provinsi. "Termasuk di antaranya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Cibeber hingga ke Kecamatan Sindangbarang," kata Eri.
Eri tak memungkiri kondisi ruas jalan di selatan Cianjur dikategorikan rusak berat. Tingkat kerusakannya tak menyeluruh, tapi di beberapa titik.
"Kebetulan kemarin saya dari Kecamatan Agrabinta. Kondisi (jalannya) memang rusak parah. Misalnya di titik ruas jalan rusak parah itu dari Kecamatan Cibinong hingga ke Sindangbarang. Di luar itu cukup banyak juga yang kondisinya rusak," terangnya.
Sekarang sudah dilakukan penanganan kerusakan jalan dengan cara penambalan di beberapa titik. Namun, kata Eri, melihat kondisi jalan, idealnya sudah tidak perlu lagi ditambal, tapi harus diperbaiki. "Harusnya memang diperbaiki dengan cara overlay menggunakan aspal," pungkasnya. (OL-15)
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved