Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH kader Golkar Jawa Barat menolak adanya proses aklamasi dalam pemilihan ketua DPD. Alasannya, proses dengan cara itu dinilai
tidak akan melahirkan pemimpin berkualitas yang diharapkan mampu
mengembalikan kejayaan partai tersebut di Tanah Pasundan.
Salah seorang kader Golkar Jawa Barat, Dida Suherman, menjelaskan, saat
ini sejumlah pejabat DPP Golkar menginginkan adanya aklamasi untuk
memuluskan Ace Hasan Sadzily menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Selain keinginan aklamasi, ada unsur pemaksaan dalam pemilihan
tersebut, sehingga sangat tidak mencerminkan azas demokrasi.
"Jika para pengurus Golkar Jawa Barat tidak mendukung aklamasi, DPP
tidak segan akan bertindak tegas. Sebagai partai besar, pemaksaan ini
tidaklah etis," katanya, di Bandung, Selasa (22/2).
Dia menilai hal ini sebagai bukti beberapa pengurus DPP tidak dewasa
dalam berpolitik. "Sehingga memilih memaksakan kehendak demi kepentingan segelintir orang," katanya.
Seharusnya, lanjut dia, para pengurus DPP Partai Golkar bisa memberikan
contoh kepada pengurus di bawah tentang berpolitik yang tetap menjunjung tinggi sistem demokrasi.
"Kalau caranya begitu, sudah saja pak Ace di SK-kan saja, tanpa melalui mekanisme Musda. Apalagi ada acaman DPD yang tidak mendukung Pak Ace akan di-caretaker, apa kabar dengan AD/ART partai?" katanya.
Selain itu, Dida mempertanyakan alasan Ace Hasan Sadzily menjadi Ketua
DPD Golkar Jawa Barat. Padahal, kinerja Ace selama menjabat sebagai Plt Ketua DPD Golkar Jawa Barat tidaklah bagus karena hampir tidak ada pergerakan partai.
"Jadi tolonglah kepada para pengurus DPP Partai Golkar tidak usah
intervensi dalam gelaran Musda Golkar Jabar. Biarkan kami di daerah
belajar untuk berdemokrasi dalam menentukan pemimpin di Jabar. Bukan
kami menolak Pak Ace, namun kita kan berpartai ada aturannya," katanya.
Dia juga memastikan jika dalam Musda Golkar Jawa Barat yang demokratis
Ace terpilih menjadi ketua, pihaknya tidak akan mempermasalahkannya.
Bahkan pihaknya akan mendukung dan berjuang di Pemilu 2024.
"Kita tidak ada masalah dengan Pak Ace, jika nanti dalam Musda Pak Ace
terpilih. Kita akan menerima dengan lapang dada, karena Pak Ace hadir
dari buah demokrasi, bukan dari hasil intervensi," tegasnya. (N-2)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved