Kunjungi Petani Sawit di Siak, Dubes Uni Eropa Diajak Berkeliling Kebun

SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Siak menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) Vincent Piket di Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (16/11). 

Ketua SPKS Kabupaten Siak, Ridwan, mengapresiasi kunjungan Duta Besar UE yang melihat langsung kebun petani kecil anggota SPKS dan melakukan dialog secara ramah.

Ridwan menyebut kunjungan ini tentunya sangat peting bagi petani untuk menjelaskan secara langsung kepada Duta Besar UE tentang apa yang sedang dilakukan untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh pasar dari Uni Eropa.  

SPKS adalah organisasi petani sawit skala kecil dengan jumlah anggota 72 ribu petani sawit.  Luasan rata-rata para petani anggota adalah kurang dari 8 hektare (ha) yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera.

Saat ini SPKS melakukan beberapa program, antara lain memfasilitasi legalitas bagi petani melalui pemetaan sawit rakyat, melakukan pelatihan-pelatihan budidaya sawit, pembangunan kelompok, dan sertifikasi berkelanjutan.

Dari semua itu, yang baru berhasil dipetakan adalah sebanyak 14 ribu petani.

Semua upaya yang dilakukan SPKS ini adalah untuk memastikan pasokan sawit berkelanjutan dari anggotanya untuk menemui standar pasar yang tinggi terkait tidak ada deforestasi atau kebun illegal. 

Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, yang turut hadir dalam kunjungan ini pun mengajak Duta Besar UE, Vincent Piket, untuk bekerja sama mencari solusi mengatasi permasalah petani sawit seperti pemetaan kebun petani sawit skala kecil.

Selain ity, termasuk permasalahan bagaimana menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan petani sawit skala kecil, terutama untuk upaya mencapai standar yang diinginkan oleh UE. 

"Jika pasar UE menginginkan perdagangan berkelanjutan dan pasokan sawit tanpa deforestasi, harus mampu merangkul petani kecil yang selama ini terdampak akibat kebun-kebun besar yang illegal,"  tegas Mansuetus Darto, sosok yang mendapatkan Leadership Award 2021 dari Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia;

"Pasar UE harus melakukan traceability, dan memastikan petani kecil yang berpraktik secara berkelanjutan diprioritaskan. Pasar UE harus bertransformasi untuk petani kecil," ucap Mansuetus Darto.

Sementara itu, Vincent Piket mengatakan, sehari sebelumnya dirinya sudah bertemu dengan Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru, dan juga Kadin (Kantor Dagang dan Industri) Indonesia.

"Kunjungan kami di petani sawit hari ini untuk mengetahui secara langsung proses produksi minyak sawit berkelanjutan yang di lakukan oleh petani sawit skala kecil," jelas Piket.

Ia kemudian menjelaskan kepada petani sawit bahwa Uni Eropa membutuhkan minyak kelapa sawit dari Indonesia yang diproduksi oleh petani sawit skala kecil.

Namun, UE memiliki standar yang mengutamakan soal keberlanjutan lingkungan dalam membeli minyak kelapa kelapa sawit dari Indonesia, standar ini untuk memastikan minyak kelapa sawit yang dibeli tidak berkaitan dengan dengan deforestasi dan juga untuk menghentikan deforestasi. 

“Yang perlu diingat bahwa standar UE tersebut tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi juga komoditas lainya seperti bunga matahari, repseed, dan juga pemberlakukan standar ini tidak ada diskriminasi karena diberlakukan kepada semua negara," lanjut Piket.

Piket melanjutkan, bertemu dengan petani merupakan hal sangat penting untuk mendengarkan bagaimana tanggapan dari petani skala kecil tentang apa kendala yang dialami ketika menerapkan perkebunan sawit berkelanjutan, mengikuti standar dari EU.

Dia pun sangat memahami bahwa untuk mengikuti sertifikasi berkelanjutan misalnya ISPO standar nasional di Indonesia, tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang besar. 

Asmudi seorang petani kecil yang hadir dalam pertemuan ini mengeluhkan soal pupuk dan akses dana sawit yang belum mereka nikmati.

Sementara Sukardi selaku ketua koperasi Makmur Belutu Barokah menyampaikan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk sawit berkelanjutan, juga permasalahan tentang sulitnya kemitraan dengan perusahaan yang terdekat, dan melakukan tumpang sari untuk kebutuhan pangan para petani. 

Sementara Doli Pasaribu, petani sawit dari Rokan Hulu yang juga hadir dalam diskusi SPKS bersama Dubes UE, meminta agar Pasar UR bekerja sama dengan petani kecil untuk memastikan keberlanjutan.

Petani yang sebentar lagi memperoleh sertifikasi RSPO ini memandang bahwa petani sawit skala kecil sebagai lokomotif bagi pembangunan berkelanjutan namun sering diabaikan oleh pemerintah. 

Karena itu menurutnya, penting agar pemetaan sawit rakyat untuk memastikan apakah mereka yang di dalam kawasan hutan itu betul petani atau tidak.

Apa yang disampaikan Doli Pasaribu, ditegaskan Kembali oleh Yusro Fadli yang juga petani asal Rokan Hulu, bahwa mafia tanah yang menguasai ratusan hektare sawit selalu merusak citra sawit petani yang berpraktik secara baik.  

Diakhir penyampaianya kepada petani sawit, Duta Besar Piket mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh SPKS kepada petani sawit anggotanya untuk menerapkan produksi sawit berkelanjutan mulai pemetaan petani sawit dan juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan. 

Bupati Kabupaten Siak, Alfedri, mengatakan bahwa Kabupaten Siak saat ini sudah menetapkan visi Siak Hijau yang didukung banyak organisasi.

Prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga lahan gambut dengan meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sawit.

"Ini prioritas yang ingin kami terus dorong di seluruh penjuru Siak. Kerja-Kerja mitra pembangunan termasuk kerja-kerja anggota SPKS sangat mendukung visi Siak Hijau," jelasnya. (RO/OL-09)