Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya telah menyiapkan anggaran bagi tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp30 miliar untuk menangani pasien covid-19 dalam setahun.
Pembayaran dana intensif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, sambil menunggu verifikasi data. Namun, para nakes sempat kebingungan dan mempertanyakan terkait intensif yang belum dibayar pemerintah hingga berbulan-bulan lamanya.
Baca juga: Pemkot Tasikmalaya Door to Door Salurkan Bansos Warga yang Isoman
Bahkan, banyak nakes yang mengaku sudah tidak memiliki uang, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka pun memberanikan diri untuk menangih janji insentif kepada pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Moch Zain menyebut pencairan dana insentif bagi nakes yang menangani pasien covid-19 sudah disiapkan. Keterlambatan pencairan intensif dikarenakan adanya aturan yang melimpahkan dana APBD dan selama ini tidak lagi bersumber dari Kementerian Kesehatan.
"Untuk anggaran pembayaran insentif memang sudah disiapkan, tetapi sekarang masih menunggu verifikasi data terlebih dulu. Dalam waktu tidak lama, segera dicairkan kepada nakes, terutama mereka yang bekerja di intansi lainnya. Semuanya sudah dilaporkan ke Bupati Tasikmalaya," jelas Zain, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat Tinggal Sehari, PKL Diminta Sabar dan Tetap Patuhi Aturan
Pencairan dana insentif bagi nakes kemungkinan dibayar pada Agustus. Sebab, laporannya telah dilaporkan ke Bupati Tasikmalaya. Lalu, tinggal menunggu kelengkapan data dari tempat bekerja nakes. Adapun data sejak Mei sudah selesai diverifikasi dan insentif bisa dibayarkan kepada para nakes.
"Kami dari pemerintah ingin melakukan upaya dan langkah yang sempurna. Sehingga, nakes juga tidak menjadi beban bagi keluarganya. Pembayaran insentif bagi nakes harus dilakukan, mengingat pemerintah juga tidak ingin ada persoalan," tutur Zain.(OL-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100% melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 dipandang sebagai stimulus positif.
Tahun 2026 sebagai fase pendewasaan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Agus belum membuka secara rinci poin-poin usulan insentif tersebut.
Jika membeli kendaraan energi baru (NEV), konsumen bisa memperoleh subsidi sebesar 12% dari harga mobil, dengan batas maksimal 20.000 yuan (sekitar Rp47,7 juta).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved