Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TENAGA kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD dokter Ben Mboi Ruteng dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menerima insentif covid-19 sejak Januari 2021. Padahal, mereka bekerja dengan risiko tinggi sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi.
Direktur RSUD dokter Ben Mboi Ruteng dokter Veronika Immaculata Djelulut mengatakan keterlambatan pembayaran insentif disebabkan karena harus menunggu penerbitan dasar hukum yakni Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang standardisasi harga percepatan penanganan covid-19.
"Mulai dari Januari sampai Juli belum terbayar. Dasar pembayarannya, SK Bupati, baru ditandatangani tanggal 18 Juni 2021," ujar Veronica saat menerima Wakil Ketua DPRD Manggarai Simprosa Rianasari Gandut di ruangannya, Rabu (21/7).
Ia mengatakan perhitungan insentif untuk tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020. Seandainya sistem perhitungannya sama, mungkin tidak harus membutuhkan waktu lama untuk membayar insentif tersebut.
Untuk tahun 2021, acuannya pada SK Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada bulan Maret 2021. Ia bersama stafnya butuh waktu untuk mempelajari hal-hal baru dalam SK tersebut. Kemudian berkonsultasi terkait ketersediaan anggaran dengan Sekda Manggarai. Setelah melewati proses tersebut, barulah direktur RSUD mengajukan permohonan SK standardisasi harga kepada Bupati.
Simprosa mengatakan pihaknya mendapat keluhan dari sejumlah Nakes yang menangani pasien covid-19 di rumah sakit itu. Selain keterlambatan pembayaran, ada juga keluhan terkait perbedaan yang sangat jauh antara insentif Nakes di Ruang Isolasi dengan Nakes di IGD.
"Nakes di Ruang Isolasi itu insentifnya Rp7,5 juta per dua bulan. Sedangkan Nakes yang di IGD hanya Rp600 ribu per dua bulan. Perbedaannya jauh sekali padahal risikonya sama. Mestinya yang di IGD juga dinaikkan," ujarnya.
Baca juga: IGD RSUD Ben Mboi Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru Covid-19
Ia berharap pemerintah peka terhadap jaminan kesejahteraan para Nakes. Apalagi mereka mempertaruhkan keselamatannya demi menangani pasien yang terpapar covid-19. Perhatian pemerintah melalui peningkatan kesejahteraan dan pembayaran insentif tepat waktu akan menghibur dan menyemangati mereka dalam pelayanan.
Terpisah, Sekda Manggarai Jahang Fansy Aldus membenarkan adanya keterlambatan pembayaran insentif Nakes tersebut. Ia bahkan mengaku tak hanya Nakes RSUD yang belum terima insentif tetapi juga Nakes Dinas Kesehatan termasuk yang tersebar di puskesmas-puskesmas.
"(Insentif Nakes) di Dinas Kesehatan dan di RSUD Ben Mboi, sampai saat ini memang belum terbayarkan," kata Fansy.
Ia mengatakan, untuk Nakes RSUD, data-data yang dibutuhkan untuk pencairan insentif sudah diproses. Sedangkan pihak Dinas Kesehatan masih ada data yang terhambat di puskesmas-puskesmas.
Fansy mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan yang lamban dalam mengumpulkan data-data Nakes terkait pelayanan pasien covid-19.
"Kami terus terang marah betul dengan Dinas Kesehatan. Saya marah betul karena apa, dana sudah ada kok cairnya susah," ujarnya.
Pihaknya sudah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjemput data di setiap Puskesmas. Dinkes, lanjut Fansy, tidak boleh menunggu di kantor tetapi harus turun jemput data ke setiap Puskesmas karena pihak Puskesmas sedang sibuk menangani kasus covid-19.
"Jadi, saat ini sedang berproses baik di Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit. Kita harapkan sebelum 17 Agustus sudah selesai untuk seluruh Nakes. Ini keluhan dari seluruh Nakes yang ada di seluruh Kabupaten Manggarai," pungkasnya.(OL-5)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan rencananya untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik cenderung stagnan pada angka satu juta unit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEK Nongsa Digital Park
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved