Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Wakil Ketua DPRD DIY Dukung Wacana Lockdown

Agus Utantoro
20/6/2021 04:05
Wakil Ketua DPRD DIY Dukung Wacana Lockdown
DPRD DIY dukung wacana lockdown.(ANTARA)

WAKIL Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Tri Yudiana menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan lockdown untuk wilayah DIY sebagaimana yang disampaikan Gubernur DIY Hamengku Buwono X.

"Kalau kita melihat kondisi yang sebenarnya, wacana 'lockdown' di Yogyakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika kita tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus Covid-19 ini," kata Huda, di Yogyakarta, Sabtu (19/6).

Namun demikian, ia berharap wacana lockdown tersebut harus dirumuskan secara mendetail agar dapat terlaksana dengan maksimal. Menurut Huda, wacana yang dilontarkan Gubernur DIY itu, sudah seharusnya dimaknai sebagai peringatan keras untuk seluruh warga di DIY. 

Harapannya, dengan wacana itu, seluruh lapisan masyarakat benar-benar menyadari untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Namun demikian, ujarnya, saat upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal dan keadaan masih memburuk maka bukan tidak mungkin opsi atau  pilihan terakhir adalah dilakukannya lockdown total.

Terpisah, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengakui bahwa situasi penularan Covid-19 di DIY sudah memprihatinkan. Ia mengatakan ketimbang kondisi DIY semakin tidak terkendali, maka  gagasan Gubernur DIY perlu didukung.

Sementara Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menegaskan, wacana lockdown yang dilontarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X merupakan peringatan keras kepada masyarakat dan pihak terkait tentang penanganan pandemi khususnya lebih serius menerapkan protokol kesehatan.

"Apa yang disampaikan Ngarsa Dalem (Sri Sultan) adalah opsi terakhir yang harus dipilih ketika semua kebijakan yang digunakan untuk  meredakan sebaran Covid-19 sudah tidak efektif lagi," ungkapnya.

Dikatakan, kebijakan tersebut dimungkinkan dilakukan apabila kasus terkonfirmasi positif Covid-19 semakin meningkat dan kapasitas rumah sakit atau kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan sudah semakin tidak  mencukupi.

Upaya untuk mencegah kerumunan di tempat umum, destinasi wisata, dan tempat keramaian lain juga sudah dilakukan namun hasilnya memang belum optimal karena kasus masih terus berkembang dan masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan. (OL-15)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya