Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DIY, Sri Sultan HB X menegaskan tidak akan memberi bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang terlibat kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tidak (ada pendampingan hukum). Itu urusan pribadi (pelaku)," jelas Sri Sultan di Komplek Kepatihan, DIY, Rabu (17/3).
Terkait Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang dipanggil KPK sebagai saksi, Sri Sultan menegaskan, itu urusan pribadi yang dipanggil.
"Silahkan saja, (KPK memanggil) wong mereka (yang dipanggil) sudah menandatangani pakta integritas," tegas Sri Sultan.
Sebelumnya, KPK memanggil pejabat Pemda DIY dan swasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2016-2017. "Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, penyidik memanggil saksi-saksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/3).
Saksi-saksi yang dipanggil, yaitu Sekda Pemprov DIY Kadarmanta Baskara Aji.Dia juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.Saksi lainnya yakni Komisaris PT Bimapatria Pradanaraya Bima Setyawan, Kepala Studio PT Asrigraphi Eka Yulianta, wiraswasta CV Sukses Mandiri Teknik Erwin Alexander, Direktur Utama PT Cipta Baja Trimatra Hendrik Gosal, Tenaga Ahli PT Werder Indonesia dan PT Eka Madri Sentosa Swen Spengler, dan karyawan PT Arsigraphi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi
Dalam kasus itu, penyidik KPK sebelumnya juga telah memanggil Kadarmanta Baskara Aji sebagai Saksi di Polres Sleman. Penyidik dalam pemanggilan kali ini hendak mendalami pengetahuannya terkait dugaan adanya penyimpangan pekerjaan proyek stadion oleh para subkontraktor.
KPK kini tengah menyidik dugaan korupsi pada proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Diduga, kasus itu berkaitan dengan proyek renovasi yang dilakukan. Penyidik pun masih melakukan pengumpulan bukti.Perencanaan renovasi stadion Mandala Krida dimulai pada 2012.
Pembangunan konstruksi dimulai sejak 2013 dan dirampungkan secara bertahap hingga 2018. Stadion itu kemudian diresmikan pada 2019 lalu. Dana yang dihabiskan untuk menyelesaikan renovasi tercatat mencapai Rp174,4 miliar.
KPK hingga kini belum menyampaikan detail penyidikan maupun tersangka atau pihak-pihak yang diduga terlibat. (OL-13)
Baca Juga: Edhy Bantah Inisiasi Pembentukan Tim Due Diligence
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved