Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKTOR pertanian di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendapat alokasi pupuk bersubsidi total sebanyak 31.502 ton pada 2021. Alokasi pupuk bersubsidi itu terdiri dari urea 17.221 ton, SP-36 253 ton, ZA 1.251 ton, NPK 11.020 ton, dan pupuk organik 1.757 ton.
Sementara itu, e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok) tahun 2021 untuk urea sebanyak 17.228 ton, SP-36 304 ton, ZA 1.654 ton, NPK 31.236 ton, dan organik 6.580 ton. Total luas tanam sektor pertanian 109.141 hektare dan petani sebanyak 87.801 orang.
Jumlah alokasi pupuk bersubsidi tersebut, tertuang dalam SK Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten No 521/01/26 Tahun 2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Klaten.
Kepala Seksi Sarpras Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKPP Klaten, Wahyu Wardana, Senin (18/1) kepada mediaindonesia.com menyebutkan HET pupuk urea per zak isi 50 kg Rp112.500, SP-36 Rp120.000, ZA Rp85.000, NPK Rp115.000, dan organik Rp32.000 per zak isi 40 kg.
Sesuai SK No 521/01/26 yang ditandatangani Kepala DPKPP Klaten Widiyanti, HET pupuk bersubsidi hanya berlaku untuk pembelian petani di kios pupuk lengkap (KPL) secara tunai dan dalam kemasan. Di Klaten, kini terdapat sekitar 1.500 KPL dan 10 distributor pupuk bersubsidi.
(JS/OL-10)
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved