Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna pembahasan Materi RAPERDA RAPBD TA.2021, Selasa (22/12) menegaskan rancangan APBD 2021 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
''Untuk itu RAPBD 2021 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan daerah, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pembangunan daerah yang berkualitas sehingga program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah,'' jelas Bupati Abdul Faris Umlati, melalui press releasenya di Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (22/12).
Dalam rangka itu, dalam paripurna pihak eksekutif mengajukan nota keuangan dan RAPERDA APBD Kabupaten Raja Ampat tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk dilakukan pembahasan dan juga mendapatkan penetapan melalui mekanisme persidangan, guna mendapat legitimasi hukum.
Adapun RAPBD Raja Ampat TA 2021 yang diusulkan yaitu Pendapatan sebesar Rp1.391.310.903.000. Pendapatan terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah, Rp160.000.000.000, Dana Perimbangan: Rp984. 310.903, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp247.000.000.000 serta Belanja yang terdiri dari Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung sebesar Rp1.390.310.903.000.
Ketua DPRD, Abdul Wahab Warwey pada awal pidatonya mengucapkan selamat atas terpilihnya Abdul Faris Umlati, SE, sebagai Bupati dan Orideko Burdam sebagai Wakil Bupati Raja Ampat. Selanjutnya Ia menjelaskan rapat paripurna DPRD bersama Bupati akan membahas RAPERDA APBD TA.2021 guna penyempurnaan peraturan daerah.
''Pada rapat ini DPRD bersama Bupati akan melakukan pembahasan RAPERDA APBD 2021 sehingga diharapkan kepada alat-alat kelengkapan DPRD, Badan Anggaran, dan Fraksi DPRD untuk memberikan masukan, saran dan usulan dan pendapat dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah ini, untuk mewujudkan tujuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,'' ujar Warwey.
Pembukaan Sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD, dihadiri Wakil Ketua I DPRD, Anggota DPRD, Bupati, dan FORKOPIMDA Raja Ampat. (MS/OL-10)
Sebanyak 15 BUMN, termasuk Peruri, memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Program TJSL di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 22–24 April 2026.
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
PAKAR energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat memang sudah lama terbit, bahkan sejak tahun 1970-an.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved