Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 300 warga yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, masih bertahan hidup di dalam selter pengungsian yang dibangun secara darurat di pesisir pantai desa itu. Meski sudah dua tahun lebih hidup di tengah keterbatasan, mereka masih berharap bantuan hunian tetap dari pemerintah.
Alasan warga Desa Tompe masih bertahan di selter pengungsian karena sudah tidak ada pilihan lain. Pasalnya, saat bencana alam gempa yang disusul tsunami pada 28 September 2018 silam, rumah pribadi yang mereka bangun secara permanen dan semi permanen di pesisir pantai rusak.
Tidak hanya itu, mata pencaharian mereka pun hilang karena peralatan melaut seperti perahu, mesin, dan alat tangkap ikut rusak.
"Selama dua tahun lebih kami menunggu bantuan hunian tetap dari pemerintah, tapi sampai sekarang tidak terealisasi," terang Sudin T ,60, saat ditemui Media Indonesia di Desa Tompe, Minggu (20/12).
Menurutnya, pemerintah yang datang melihat mereka di selter pengungsian hanya untuk mendata dan memberikan sosialisasi tentang bahaya bencana alam tanpa memastikan kapan mereka direlokasi ke hunian tetap.
"Pemerintah datang cuman kasih janji. Katanya nanti mau dipindahkan kami ke hunian tetap, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya janji itu. Yah, janji pemerintah hanya tinggal janji," ungkap Sudin.
Karena cuman menerima janji, Sudin dan warga lainnya terpaksa masih bertahan hidup tanpa memiliki rumah di selter pengungsian darurat.
Pun, kata Sudin, saat hujan mereka kehujanan dan saat panas mereka kepanasan di selter tersebut.
Baca juga : ASN Lembata Bantu Petani Terdampak Erupsi Bertanam
"Sudah tidak ada pilihan. Kalau tidak tinggal di selter ini, mau tinggal di mana kami," imbuhnya.
Sementara itu, warga Desa Tompe lainnya Aswad ,61, menyebutkan, bahwa sejatinya sudah ada lahan yang disiapkan pemerintah untuk membuat hunian tetap.
Namun, sampai saat ini lahan yang berada jauh dari laut tersebut belum dibangunkan hunian tetap.
Warga di Desa Tompe pun tidak tahu menahu sampai kenapa lahan tersebut belum dibangunkan hunian tetap dari pemerintah.
"Belum ada kabar tentang hunian tetap itu. Yang kami tahu lahan sudah ada, cuman memang belum dibangun," tegas Aswad.
Aswad dan Sudin pun berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat bisa merealisasikan janji mereka untuk membuatkan hunian tetap untuk 300 nelayan di Desa Tompe.
"Harapan kami cuman satu, pemerintah relokasi kami ke hunian tetap. Karena selter yang ada saat ini sudah tidak layak huni. Cuman karena kami tidak ada pilihan lain, terpaksa harus tetap bertahan," tandas Aswad. (OL-7)
Seorang anak dicabuli ketika sedang mengungsi dari banjir Gorontalo
Olimpiade Paris 2024 akan diwarnai dengan berbagai kisah inspiratif, kontroversi, dan semangat persatuan di tengah situasi global yang kompleks.
Puluhan warga sipil Palestina tewas dan terluka pada Minggu (14/7) akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah sekolah di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah.
Dua kapal yang mengangakut 44 imigran Bangladesh dan Rohingya terdampar di Pulau Rote, NTT, Senin (8/7).
Juru bicara PRCS, Nebal Farsakh, melaporkan pengungsian hampir dua juta orang di Jalur Gaza di tengah kondisi yang semakin memburuk.
Pernyataan itu muncul setelah dilaporkan bahwa dokter Jerman mengatur evakuasi 32 anak-anak yang terluka parah dari Gaza, namun pemerintah menundanya selama berbulan-bulan
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman mengukuhkan Rony Hartawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (24/7).
GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdi Mastura mengumumkan beberapa partai politik yang akan mendukungnya dalam pencalonan periode kedua Pilkada Sulteng.
Terhadap salah seorang kader PKB, yang memilih sebagai bakal calon wakil gubernur dari partai lain tersebut, Guz Jazil menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi.
Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho memberikan teguran keras kepada Direktur Lalulintas (Dirlantas) Kombes Dodi Darjanto yang diduga lakukan kekerasan verbal pada jurnalis.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mendukung pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AA-AKA) untuk berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tengah (Pilkada Sulteng) 2024.
Gerindra Sulteng mengimbau seluruh kadernya mendukung dan memenangkan pasangan bakal calon Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri di pilkada serentak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved