Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menganggarkan dana sekitar Rp35 miliar melalui APBD 2021 untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi covid-19 dari Pemerintah Pusat.
"Vaksin covid-19 ini gratis untuk masyarakat. Kita hanya menganggarkan untuk kegiatan operasional saja, misalnya biaya penanganan distribusi vaksin ke semua daerah di Kepri," kata Sekretaris Daerah Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah di Tanjungpinang, Senin (30/11).
Arif mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas bagaimana proses distribusi ketika vaksin sudah datang ke Kepri. Karena, Kepri notabene adalah wilayah laut, sehingga hal tersebut masih menjadi bahan pertanyaan Pemerintah Daerah.
"Apalagi untuk pulau terluar seperti Natuna dan Anambas, rentang kendalinya sangat jauh. Apakah nanti menyertakan TNI-Polri untuk pendistribusiannya, itu yang masih kita pikirkan bahkan sudah disampaikan ke pusat," ujarnya.
Sesuai instruksi Pemerintah Pusat, lanjut Arif, Pemda Kepri juga akan mulai melakukan sosialisasi pelaksanaan vaksin covid kepada masyarakat, meskipun belum diketahui secara pasti menyangkut jadwal pelaksanaannya di Kepri.
"Kalau dari rapat terbatas soal pengadaan vaksin bersama Pemerintah Pusat. Diperkirakan akhir Januari 2020, vaksin covid-19 ini sudah mulai didistribusikan," tutur Arif.
baca juga: 15 ASN Terdekat Wali Kota Malang Terindikasi Covid-19
Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kepri itu pun mengaku belum mengetahui masyarakat prioritas penerima vaksin di wilayah setempat. Terkait SK Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa Kepri mendapatkan 1,4 juta kuota penerima vaksin COVID-19. Arif menegaskan jika pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan melalui surat resmi.
"Tentu, semua pihak berharap pengadaan vaksin makin dipercepat. Kalau itu sudah ada, maka kekebalan tubuh kita terjaga dari serangan wabah covid-19," tegas Arif. (Ant/OL-3)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved