Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MASALAH pupuk menjadi perhatin Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia pun memimpin rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi 2020 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
“Kebutuhan pupuk selama tiga bulan ke depan harus terpenuhi semua. Kabar gembiranya, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui kuota penambahan pupuk bersubsidi sehingga tidak akan ada defisit,” tegasnya.
Rapat koordinasi, lanjutnya, bertujuan menyinkronkan distribusi dan ketersediaan pupuk hingga tingkat distributor dan petani. “Semuanya bisa dideteksi,” tutur Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhi, menambahkan tahun ini kuota pupuk subsidi mencapai 7,92 juta ton, atau senilai Rp26,6 triliun. Sementara menjelang akhir tahun, ada penambahan sebanyak 1 ton atau senilai Rp3,14 triliun.
“Semua provinsi, kabupaten dan kota sudah dialokasikan. Sampai hari sudah direalisasikan 74,09% dan masih ada 24% lebih belum terserap,” jelasnya.
Mentan juga memastikan saat ini penggunaan kartu tani untuk pengambilan pupuk bersubsidi belum diwajibkan. “Tahun depan sudah bisa diakses.”
Di Makassar, Syahrul juga menyampaikan orasi ilmiah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ia menyatakan kontribusi sektor pertanian ikut menyelamatkan perekonomian nasional di masa pandemi.
“Produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian merupakan yang tertinggi. Ekspor pertanian dan daya beli juga naik,” paparnya.
Ia pun menantang lulusan fakultas teknik untuk memberi sumbangan bagi kemajuan sektor pertanian. “Cerita pertanian hari ini tidak akan mampu lebih maju ke depan tanpa adanya teknologi.”
Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan siap mendukung kelancaran distribusi logistik untuk Kawasan Lumbung Pangan Nasional di wilayah ini. “Kami akan memberikan dukungan maksimal pada sektor transportasi udara, laut, dan penyeberangan. Saya berharap dapat tercipta integrasi yang baik dengan simpul-simpul produksi pertanian di Kalimantan Tengah ini.” (LN/SS/N-3)
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved