Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEPULUH dari 19 mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang ditangkap polisi dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (13/10), yang berakhir bentrok, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Polda Maluku Utara.
Sepuluh orang yang ditetapkan tersangka tersebut terdiri dari mahasiswa dan masyarakat atas dugaan perusakan fasilitas publik.
Kabid Humas Polda Malut AKBP Adip Rojikan, yang dihubungi mediaindonesia.com, Kamis (15/10) pagi mengungkapkan 10 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur pidana berdasarkan Pasal 212 KUHP.
Baca juga: Mahasiswa Mengawal Kasus Bansos di Siak
Sedangkan sembilan orang lainnya yang ikut ditahan dalam aksi dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana.
"Ke-19 orang yang melakukan tindakan aksi unjuk rasa tidak sesuai dengan aturan dan setelah dilakukan pemeriksaan, sebanyak 10 orang memenuhi unsur tindak pidana sehingga akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Adip.
Namun, sepuluh orang tersangka tersebut tidak ditahan karena pasal yang disangkakan kepada mereka adalah Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun 4 bulan
"Mereka bukan dibebaskan. Proses tetap lanjut. Karena, pasal yang disangkaan atau diterapkan ancaman pidananya 1 tahun 4 bulan dan sesuai KUHAP tidak bisa dilakukan penahanan, sehingga tadi malam kita keluarkan," ujar Adip.
Sementara sembilan orang lainnya yang ikut ditahan, sambung Adip, juga telah dibebaskan. Mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali aksi mereka.
"Mereka kita bebaskan karena tidak memenuhi unsur pidana dan dijemput oleh keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah," tandas Adip.
Sepuluh orang yang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial FU, 19, MRA, 19, IM, 24, IA, 24, ABU, 20, AA, 20, LJW, 23, HW, 19, JIA, 24, dan AR, 20.
JIA merupakan seorang penjual kopi, AR berstatus pengangguran, sementara delapan sisanya adalah mahasiswa. (OL-1)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved