Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Kesehatan Kota Tegal Sri Prima Indraswari meluruskan data balita gizi buruk yang disampaikan Camat Tegal Timur Zainal Ali Mukti. Prima menyebut data per 30 Juni 2020, di wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, terdapat 19 balita gizi buruk. Sementara Camat Zainal sebelumnya menyebut ada 150 balita gizi buruk.
Prima menjelaskan, setiap bulan Dinas Kesehatan selalu melaporkan perkembangan gizi buruk kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Wali Kota Tegal.
"Data yang disampaikan Pak Camat perlu kami luruskan karena jumlahnya terlalu banyak sampai 150 padahal hanya 19 balita yang mengalami gizi buruk," kata Prima di rumah dinas Wali Kota Tegal, Minggu (2/8).
Prima menuturkan dalam pendataan jumlah balita yang mengalami gizi buruk, penghitungannya yakni jumlah sisa kasus bulan lalu, kemudian jumlah kasus baru, jumlah kasus yang murni berapa dan yang kambuh.
"Jadi misalnya yang sudah baik lalu kambuh itu ada, kemudian jumlah kasus yang ditangani, lalu hasil penanganan kasus misalnya yang sembuh berapa itu dihitung setiap bulan, makanya setiap bulan datanya berubah," terang Prima.
Baca juga: Ratusan Warga Tegal Berdesakan Antre Kupon
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan dalam penanganan masalah gizi tidak hanya dilakukan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kesehatan. Tetapi juga melewati puskesmas bahkan melibatkan PKK dan Posyandu.
"Jadi butuh sinergitas dan dukungan dari semua pihak, baik dari PKK, Kader Kesehatan/Kader posyandu juga dari orangtua serta likungan sekitar," ujar Dedy.
Dedy menyebut pemahaman kepada orangtua juga penting karena gizi buruk bukan saja karena orang tua yang tidak mampu memberikan suplemen, vitamin dan susu, akan tetapi adanya kurang perhatian pun akan berdampak pada tumbuh kembang dan kesehatan balita.
"Terkait masih adanya 19 balita gizi buruk di Kota Tegal, sekarang itu bagaimana caranya Pemerintah Kota Tegal khususnya Dinas Kesehatan Kota Tegal dan Puskesmas se-Kota Tegal menyelessaikannya. Ini harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Tegal," pinta Dedy.
Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani yang juga hadir dalam konferensi pers mengingatkan pemberantasan gizi buruk harus menjadi gerakan nasional yang ada di Indonesia. Hal itu sesuai arahan Presiden yang mencanangkan pada 2030, Indonesia zero mal nutrisi artinya semua balita di Indonesia harus masuk minimum di ambang gizi yang baik.
"Ini tantangannya tidak hanya di Kota Tegal tapi di seluruh Indonesia. Bahkan tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan pak Menteri Kesehatan, bersama-sama kita akan saling mendukung supaya seluruh kepala daerah melakukan pendataan secara berkala. Dari Dinas Kesehatan sampai jajaran ke bawah juga puskesmas sampai posyandu melakukan upaya-upaya. Nantinya Kementerian Kesehatan kita dorong supaya mempunyai pola dan program baru yang lebih baik lagi," ujar Dewi.
Dewi meminta soal balita gizi buruk tersebut penanganannya harus serius.
"Dalam penanganan masalah gizi tidak bisa hanya dilakukan Pemerintah Kota Tegal bersama jajarannya sampai ke tingkah paling bawah tapi juga orang tua dan lingkungan," ungkap Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/ Kota Brebes dan Tegal tersebut.(OL-5)
Pada dasarnya setiap daerah tidak memiliki masalah gizi yang sama. Mayoritas yang muncul adalah soal pola asuh.
Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk turut mendukung program penurunan angka stunting yang diusung oleh Pemerintah Indonesia.
Penanganan anak yang sudah terlanjur stunting harus menggunakan food-based approach dengan bantuan makanan bergizi terus-menerus minimal 90 hari.
UPAYA penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan pemerintah setempat.
Pemerintah menargetkan angka stunting tahun ini harus turun di angka 14%.
Di tengah isu kelangkaan beras, Lions Club Indonesia membagikan 1.000 paket nasi kotak di beberapa wilayah kaum marginal Ibu Kota Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved