Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Tegal Jawa Tengah Dedy Yon Supriyono, mengklaim sekaligus bersyukur Kota Tegal saat ini sudah zero Covid-19 dan berhasil mencapai zona hijau. Sebagai kota yang pertama kali menjalankan local lockdown dan karantina wilayah, Dedy menyayangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo/Jokowi tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Dedy berpendapat, jika seluruh Indonesia menjalankan PSBB secara serentak, maka selain bisa secepatnya memulihkan ekonomi juga dapat berhemat anggaran penanganan Pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Dedy dalam sambutan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal, Selasa (7/7) sore.
"Jika lebih cepat mengaplikasikannya dengan baik tentu hasilnya akan baik. Pertama bagaimana PSBB itu serentak bareng. Tapi kenyataannya di kabupaten/kota itu tidak bisa kompak tidak bisa bareng," kata Dedy.
Ia berpandangan jika PSBB di seluruh Indonesia dilakukan bersama tahap pertama tanggal 1-14, maka daerah yang sudah bagus dapat mengevaluasi selama tiga hari dan sudah bisa dilakukan new normal.
"Tahap kedua PSBB lagi yang sudah bagus nanti sudah new normal. Hingga nanti yang ketiga dan keempat terakhir Depok, Semarang, Surabaya mungkin cepat selesai," terangnya.
Dedy juga menyebut agar dapat hemat dalam memberikan bantuan melalui jaring sosial, pemerintah pusat dapat menggunakan Bulog.
"Pemerintah Pusat punya Bulog. Harusnya seluruh pengadaan untuk sembako, sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Itemnya A, B, C, D dengan nilai sekian, semuanya tidak menggunakan rekanan karena darurat. Tinggal Bulog memberikan barangnya, Pemda tinggal membayar," ucap Wali Kota.
Sedangkan yang ketiga, pengadaan alat APD yang disetujui rekomendasi WHO atau IDI dilakukan dengan item yang sama.
"Semua barangnya atau itemnya sama, baru TNI/POLRI menjalankan operasi penegakkan dispilin mendukung protokol kesehatan mereka menjaga pabrik-pabrik seluruh Indonesia. Kemudian Pemda dikirim baru Pemda membayar," jelasnya.
Dikatakan Wali Kota, jika semua sama maka Pandemi akan cepat selesai.
"APD dengan jenis yang sama, barang yang sama, mutu yang sama, tapi harganya beda-beda. Kota Tegal memberi contoh, bahwa kita pembelian sembako dan APD harganya paling rendah untuk memberikan contoh pemerintah seluruh Indonesia," tutur Wali Kota bangga.
Ia juga mengklaim penanganan pandemi di Kota Tegal merupakan penanganan pandemi yang terhemat di Indonesia.
"Kita baru Rp 10 sampai Rp12 milyar. Di Indonesia rata-rata luar Jawa saja Rp20 miliar-Rp200 miliar. Untuk di Pulau Jawa saja Rp50 miliar-Rp500 miliar," bebernya.
Wali Kota juga menyebutkan bahwa pembelanjaan Alat Pelindung Diri (APD) dibeli dengan harga yang paling rendah, bukan harga yang paling mahal.
"Saya berterima kasih kepada pengusaha, stakeholder, para dermawan yang berpartisipasi membantu sembako, jaring pengaman sosial, APD dan masker," tuturnya.
Bantuan yang diberikan untuk nelayan dari Pemkot Tegal, tercatat yang masuk paguyuban PNTK dan HNSI sebanyak 3.200 yang pada masa pandemi covid-19 tidak berangkat melaut. Namun ada nelayan Kota Tegal yang berangkat ke Natuna, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
"Kita memberangkatkan 30 kapal, kurang lebih 1.000 awak selama satu bulan setengah tetapi hasilnya tidak menguntungkan," paparnya.
baca juga: Gugus Tugas Sumsel Tegaskan PSBB Palembang Wewenang Wali Kota
Menurutnya ada sebanyak 3.200-an nelayan yang terdampak pandemi covid-19 yang mendapatkan bantuan dari Pemkot Tegal dari program jaring sosial selama dua bulan. Wali Kota juga bersyukur karena posisi Kota Tegal saat ini zero Covid-19 sehingga menjadi zona hijau dengan menjalankan pertama kali local lockdown, isolasi wilayah dan PSBB.
"Ini juga terima kasih kepada Pak Ngabalin (Ali Mochtar Ngabalin) yang berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota di TV, yang menyetujui lockdown yang terpenting rasa PSBB. Terima kasih sudah sukses Kota Tegal. Harapan kita Kota Tegal sudah zero sudah zona hijau, terus nantinya pemulihan ekonomi yang tercepat di Indonesia," pungkasnya. (OL-3)
PENCARIAN terhadap enam anak buah kapal (ABK) KM Soneta yang tenggelam di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berlangsung hingga Sabtu (13/7) sore.
KAPAL nelayan KM Soneta asal Rembang dengan dengan 16 awak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 anak buah kapal (ABK) di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 ABK di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam. Sembilan ABK berhasil diselamatkan.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Jawa Tengah, menggelar Capacity Building Ragam Hias dan Pembendaharaan Desain dan Motif Batik bagi pelaku UMKM.
Hutri dan istrinya menuturkan sudah menjadi tugas kader partai untuk terpanggil melihat banyak persoalan di berbagai bidang di Kabupaten Tegal yang butuh penanganan serius.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved