Kurang Dana, Andalkan Uluran CSR

TAHUN lalu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat kucuran dana alokasi khusus untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas baru SD dan SMP mencapai Rp61 miliar. Meski jumlah kelas rusak masih mencapai ribuan, daerah ini justru hanya mendapat DAK fisik Rp15 miliar.

Besaran dana itu membuat Bupati Aa Umbara Sutisna harus memutar otak lebih kencang. "Kalau untuk merenovasi semua kelas di SD dan SMP tidak mungkin mampu karena anggarannya tidak ada," keluhnya, kemarin.

Namun, dia tidak putus asa. Tahun ini ia akan melakukan terobosan pendanaan dengan melibatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang ada di wilayahnya. "Kami juga mengandalkan bantuan provinsi dan DAK," tambahnya.

Sama seperti di kebanyakan daerah, Kabupaten Bandung Barat juga menghadapi masalah besar dengan kondisi sekolah. Di tingkat SD saja, dengan jumlah mencapai 716 sekolah, ada 811 ruang kelas yang rusak berat, 679 rusak sedang, dan 2.638 rusak ringan. "Penyebab kerusakan, yang terbanyak karena usia bangunan yang sudah tua. Bagian-bagian bangunan banyak yang kondisinya sudah rapuh," tandas Aa Umbara.

Kondisi memprihatinkan juga terjadi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Batu Putih belum memiliki ruang kelas. "Untuk kegiatan belajar mengajar, sekolah itu memanfaatkan kantor camat," papar Kepala Dinas Pendidikan NTT Benyamin Lola.

Tidak adanya dana dari pemerintah, sebuah lembaga swadaya masyarakat berinisiatif membangun tiga ruang belajar untuk SMK tersebut. Jumlah itu belum cukup dan sekolah itu masih membutuhkan tambahan ruangan lain.

Dia menambahkan, selama 2019, pihaknya hanya mampu membangun dua gedung sekolah. Tahun ini ada alokasi untuk perbaikan dan pengadaan gedung sekolah sebesar Rp700 miliar. (DG/PO/N-2)