Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
FORUM Petani Multikultur Indonesia (FPMI) meminta kebijakan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen di tahun 2020 diikuti diversifikasi komoditas pertanian. Hal itu agar kesejahteraan petani meningkat menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketua FPMI Istanto, menyampaikan hal itu di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019)
"Diversifikasi harus diikuti program menyeluruh meliputi pelatihan pertanian, kesiapan pasar, penyediaan kredit dan asuransi, serta informasi kondisi iklim dan tanah untuk tanaman alternatif," kata Istanto.
Pihaknya juga meminta pemerintah mendorong terciptanya lingkungan sehat tanpa asap rokok, iklan rokok, promosi dan sponsor untuk melindungi generasi muda. Serta melakukan perubahan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif.
Ia mengatakan, petani menyadari penggunaan rokok dapat menyebabkan kematian lebih dari 200.000 per tahun di Indonesia. Juga menimbulkan masalah kesehatan petani, melibatkan pekerja anak, kemiskinan, polusi air dan kerusakan lahan. Petani juga menyadari bahwa industri tembakau dan investor multinasional lebih banyak memperoleh keuntungan dibandingkan dengan petani dan pekerja pabrik yang menjadi korban rokok.
baca juga: Kuota Hanya 400, Pendaftar Seleksi CPNS di Pontianak Tembus 1.326
"Karena itu, FPMI mendukung pemerintah menaikkan harga dan cukai rokok, sehingga tidak dapat diakses oleh anak-anak. Merokok mengancam hak hidup dan hak kesehatan, terutama orang-orang yang berisiko seperti anak-anak, remaja, wanita dan orang-orang berpenghasilan rendah," tegasnya. (OL-3)
Untuk mengontrol konsumsi rokok pada remaja, cukai rokok menjadi salah satu upaya yang paling signifikan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
Banyaknya lapisan dalam struktur tarif cukai rokok mempengaruhi besarnya cukai yang dikenakan pada produk-produk tembakau di Indonesia.
Kabupaten Lamongan berhasil raih predikat terbaik nomor satu pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau
Fokus kebijakan sebaiknya diletakkan pada pengurangan akses kaum muda ke produk tembakau melalui penegakan hukum.
Tingginya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara tahunan dinilai mengancam keberlangsungan industri, yang turut berdampak kepada para pekerjanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved