Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Petani Multikultur Indonesia (FPMI) meminta kebijakan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen di tahun 2020 diikuti diversifikasi komoditas pertanian. Hal itu agar kesejahteraan petani meningkat menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketua FPMI Istanto, menyampaikan hal itu di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019)
"Diversifikasi harus diikuti program menyeluruh meliputi pelatihan pertanian, kesiapan pasar, penyediaan kredit dan asuransi, serta informasi kondisi iklim dan tanah untuk tanaman alternatif," kata Istanto.
Pihaknya juga meminta pemerintah mendorong terciptanya lingkungan sehat tanpa asap rokok, iklan rokok, promosi dan sponsor untuk melindungi generasi muda. Serta melakukan perubahan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif.
Ia mengatakan, petani menyadari penggunaan rokok dapat menyebabkan kematian lebih dari 200.000 per tahun di Indonesia. Juga menimbulkan masalah kesehatan petani, melibatkan pekerja anak, kemiskinan, polusi air dan kerusakan lahan. Petani juga menyadari bahwa industri tembakau dan investor multinasional lebih banyak memperoleh keuntungan dibandingkan dengan petani dan pekerja pabrik yang menjadi korban rokok.
baca juga: Kuota Hanya 400, Pendaftar Seleksi CPNS di Pontianak Tembus 1.326
"Karena itu, FPMI mendukung pemerintah menaikkan harga dan cukai rokok, sehingga tidak dapat diakses oleh anak-anak. Merokok mengancam hak hidup dan hak kesehatan, terutama orang-orang yang berisiko seperti anak-anak, remaja, wanita dan orang-orang berpenghasilan rendah," tegasnya. (OL-3)
RENCANA penambahan layer tarif cukai hasil tembakau dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok murah serta belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai berlaku paling lambat Mei 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi pengurusan cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved