Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN kepala desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bolak-balik diperiksa polda setempat terkait dugaan desa fiktif yang menerima aliran dana desa. Total kepala desa yang diperiksa sebanyak 57 orang.
Pemeriksaan dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), mengungkapkan sebanyak 56 desa fiktif di daerah itu menerima dana desa.
Camat Lambuya, Kabupaten Konawe, Jasmin, mengakui ada satu desa di wilayahnya yang fiktif, yakni Desa Ulumeraka. Desa ini dulu berada di Kecamatan Lambuya. Namun, setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Onembutte, Desa Ulumeraka berada di Kecamatan Onembutte. "Sudah tidak lagi berada di Kecamatan Lambuya," kata Jasmin, kemarin.
Desa Ulumeraka yang berada di Onembutte memiliki warga dan perangkat desa. Namun, Desa Ulumeraka yang ada di Kecamatan Lambuya sudah tidak ada lagi. Alhasil, Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya fiktif.
Jasmin mengaku belum mengetahui bila Desa Ulumereka yang berada di Kecamatan lambuya mendapat kucuran dana desa. "Sampai saat ini belum ada dana desa di Desa Ulumereka yang fiktif di Kecamatan Lambuya," ungkapnya.
Selain Desa Ulumereka yang fiktif di Kecamatan Lambuya, ada dua desa fiktif di Kecamatan Uepay, yakni Desa Upepay dan Desa Morehe. Desa Uepay saat ini dimekarkan menjadi Kelurahan Uepay, sedangkan Desa Uepay sudah tidak ada dan masih tercatat di Kementerian Desa, yakni Desa Uepay, sementara Desa Morehe yang berada di Kecamatan Uepay tidak memiliki masyarakat karena masyarakat rela pindah di desa lain.
Akibat terbongkarnya kasus desa fiktif di Kabupaten Konawe, kantor Bupati Konawe, kemarin, terlihat sepi. Ruangan kerja Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa di lantai dua terlihat tertutup. Pintu kantor digembok dan tidak ada aktivitas apa pun di kantor Bupati Konawe. Selain ruangan kerja Bupati Konawe, ruangan Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara juga terkunci.
Menurut staf Kantor Bupati Konawe, Bupati Kerry Saiful Konggoasa akhir-akhir ini tidak pernah berkantor. Staf kantor Bupati Konawe tidak mengetahui keberadaan sang Bupati.
Kepala Subbidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Humas Polda Sultra Komisaris Dolfi Kumase mengatakan sudah 57 saksi diperiksa penyidik Reskrim Khusus Polda Sultra. Ke-57 saksi merupakan kepala desa di Kabupaten Konawe. Namun, Polda Sultra belum pernah memeriksa Bupati Konawe dan para pejabat Konawe yang diduga terkait dana desa fiktif di kabupaten itu.
Meskipun memeriksa 57 saksi, Polda Sultra belum menetapkan tersangka kasus dana desa fiktif. Menurut Dolfi, pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP dan bukti fisik konstruksi. (Halim Agil/X-4)
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pengelolaan alokasi dana desa menjadi salah satu persoalan penting yang dikritisi KPK.
Ani tak ingin kejadian desa fiktif penerima dana desa kembali terjadi.
Kemendagri akan melakukan verifi kasi ulang seluruh desa di Tanah Air. Puluhan desa ditengarai cacat hukum sehingga berpotensi melakukan malaadministrasi dalam memanfaatkan dana desa.
Ini kita bekukan dulu karena ada yang bermasalah yang tentunya akan ada detailnya. Ini untuk tahap tiga. Akan kita freeze sejumlah apa yang akan direkomendasikan dari mendagri," kata Prima.
Masyarakat dan juga inspektorat kabupaten bisa melakukan pengawasan penggunaan dana desa secara langsung
OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatra Utara menduga ada penyaluran anggaran dana desa tidak tepat sasaran di Kabupaten Nias Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved