Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan menyuarakan nama Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai berlambang banteng tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, sebelum menghadiri Kongres PDIP di Bali.
Baca juga: Selama 6 Bulan, 200 Ribu Warga Sumsel Terserang Ispa
"Bukan mencalonkan tetapi kita ingin kembali menghantarkan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres PDIP di Bali 8-10 Agustus ini,"kata Didit, Kamis (8/8).
Menurut Didit, keinginan ini berdasarkan hasil Rakerdasus DPD PDIP Babel yang diselenggarakan pada Juni lalu. Sebab, kata Didit, kepemimpinan putri mantan Presiden pertama RI itu, membawa dampak yang cukup baik bagi PDIP.
"Karena sejak beliau (Megawati) memimpin roda organisasi baik, meskipun kami dihantam, difitnah dan segala macam, tapi dengan keyakinan, kerja sama serta kerja keras Alhamdulillah kami bisa menang dipemilu 2019," ungkap Didit. (OL-6)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved