Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SALAH satu tokoh agama di Klaten, Jawa Tengah, Syaifudin Zuhri Al Haq, mengharamkan aksi people power.
"Saya tegaskan, people power adalah haram!" ujar pria yang kerap disapa Gus Zuhri di Klaten, Jumat (17/5).
Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Muttaqien Pancasila Sakti (Alpasa) di Sumberejo, Desa Troso, ini mengungkapkan alasan penyebutan haram itu lantaran gerakan berpotensi menghancurkan persatuan NKRI.
"Pemilu serentak 17 April lalu telah berjalan dengan aman dan damai. Maka, apapun hasilnya dan siapa pun yang menang ojo umuk lan ojo jumawa, dan yang kalah agar legowo lan ojo ngamuk," pesan putra ketiga (alm) KH Rifai Muslim Imam Puro.
Baca juga: MUI Cimahi: People Power bisa Cederai Demokrasi
Sebagai generasi penerus dari para pejuang kemerdekaan, Gus Zuhri meminta seharusnya kita turut menjaga dan merawat keutuhan NKRI. Untuk itu, persatuan dan kesatuan harus dipertahankan jangan sampai terpecah belah.
Jika ada kelompok tertentu akan menggerakkan people power karena tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, Gus Zuhri menyarankan untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
"Jadi, jangan malah mengambil jalan pintas dengan people power. Itu namanya tidak bermartabat, sesat dan tidak berkah," pungkasnya.(OL-5)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Bagi Trump kekuasaan itu harus dipertahankan, termasuk dengan cara-cara arkhais primitif yang ia tunjukan setelah pemilu.
Permohonan jaminan untuk Kivlan dikirim kepada sejumlah tokoh, termasuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved