Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BALAI Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akan melakukan pemutakhiran peta rawa dan gambut di dua wilayah tersebut.
Pemutakhiran peta rawa dan gambut ini merupakan bagian dari program satu peta satu kebijakan yang tengah diupayakan pemerintah.
Kepala Balittra Kalsel-Kalteng, Hendri Sosiawan mengatakan pemerintah akan melakukan pemutakhiran peta rawa dan gambut untuk kepentingan pembangunan.
"Peta terakhir yang kita miliki itu peta tahun 2011 sehingga perlu updating, karena kenyataan di lapangan sudah banyak berubah," kata Hendri, Kamis (16/5).
Pemutakhiran peta rawa dan gambut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan satu peta satu kebijakan di bidang pemanfaatan lahan rawa dan gambut di Indonesia. Hasil pemutakhiran peta ini diharapkan akan dapat menyajikan data akurat segala hal berkaitan dengan kondisi rawa dan gambut. Sehingga bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan berbasis rawa dan gambut.
"Sejauh ini kita tidak punya data yang benar-benar akurat. Seringkali data antar lembaga atau institusi tidak sama. Hal ini berpengaruh pada penetapan kebijakan di lapangan," tuturnya.
Sebagai contoh peta lahan gambut di Kalsel yang tidak sinkron. Hal ini pula yang menyebabkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) di DPRD Kalsel terhambat.
Lebih jauh Hendri mengatakan pemutakhiran peta rawa dan gambut ini sangat penting bagi pembuatan master plan pembangunan pertanian. Terlebih Kalsel merupakan salah satu daerah target pengembangan rawa untuk peningkatan ketahanan pangan nasional yang disebut Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) seluas 250 ribu hektar.
baca juga: Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis
Menurut data Balittra luas lahan rawa di Indonesia mencapai 34 juta hektar. Sedangkan lahan gambut berpotensi untuk pertanian seluas 19,9 juta hektar.
Namun ketersediaan lahan rawa untuk pertanian baru 7,5 juta hektar. Sedangkan lahan gambut di Indonesia tercatat seluas 14 juta hektar. Dan lahan gambut yang berpotensi untuk pertanian seluas 10 juta hektar. (OL-3)
WILMAR telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi (No Deforestation, Peat and Exploitation/ NDPE)
PDAM belum bisa mengolah air gambut, air banjir maupun air payau untuk bisa menjadi air minum karen instalasi PDAM menggunakan teknologi yang biasanya dipakai pada air baku standar.
Rumput purun disulap menjadi berbagai macam produk fungsional, salah satunya jadi tas cantik.
Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar ke empat di dunia dan paling besar di dunia untuk lahan gambut tropis (tropical peatland).
Luas lahan yang terbakar setiap tahunnya terus menurun seiring gencarnya upaya penanganan karhutla yang dilakukan.
Sebanyak 72 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) telah berproses melakukan revisi rencana kerja usaha untuk memenuhi persyaratan dalam perdagangan karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved