Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ada-ada saja ulah kaum milenial di Palembang menanggapi banyaknya alat peraga kampanye (APK) calon legislatif yang terpasang melanggar ketentuan, misalnya, di pohon dan di taman kota.
Sebagai tindakan sindiran, tetapi cukup mengena sasaran, kaum milenial tadi memasang stiker unik yang berisi balasan atas visi dan misi caleg yang terpampang dalam APK tersebut.
Pemasangan stiker ini tujuannya sebagai aksi nyata dari kaum milenial di Palembang yang menuntut APK yang melanggar aturan itu diturunkan caleg itu sendiri atau tim pemenangannya.
"Aksi dilakukan sejumlah komunitas anak muda Palembang, seperti Komunitas Turun Tangan, Sriwijaya Membaca, Sobat Literasi Jalanan, dan Kota Kata. Mereka menilai APK ilegal tersebut merusak estetika kota sehingga perlu dibenahi," kata koordinator Turun Tangan Palembang, Oktarian.
Diakui banyak oknum caleg maupun tim pemenangan yang tidak bertanggung jawab dengan memasang APK di sembarang tempat dan melanggar aturan. Untuk memberi efek jera, mereka sengaja tidak melepas APK tersebut, tetapi cukup menempeli stiker bertuliskan berbagai macam sindiran bagi calegnya. Dengan begitu, nantinya masyarakat dapat menilai mana caleg yang cerdas dan mana yang dungu.
Baca juga: Kampanye di Papua, Prabowo Akan Kunjungi Korban Banjir Sentani
Adapun tulisan pada stiker tersebut ialah 'Tercyduk Penganiaya Pohon', 'Maaf karena Anda Memaku Pohon', 'Anda tidak Masuk dalam Kriteria Calon Wakil Rakyat yang akan Kami Pilih', 'Aku mah Apa atuh cuma Pohon', dan sebagainya.
Oktarian menuturkan gerakan yang dilakukan kali ini sekaligus juga pendidikan politik bagi masyarakat. Pihaknya ingin masyarakat benar-benar tahu siapa calon wakil rakyat nanti yang akan dipilih. "Jangan sampai memilih yang tidak peduli dengan peraturan dan mengeksploitasi lingkungan demi kekuasaan," imbuhnya.
Terpisah, KPU Provinsi Sumatra Utara mengajak para seniman untuk mengampanyekan pemilu damai dalam bentuk mural di salah satu lokasi yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan.
Ketua KPU Sumut, Yulhasni, mengatakan ide itu muncul setelah melihat tren kreativitas pemuda di Sumut yang mengekspresikan karya mereka dalam bentuk mural untuk sosialisasi Pemilu 2019. "Itu kami buat dalam rangka sosialisasi Pemilu Damai 2019. Selain itu juga, untuk menyasar pemilih generasi muda yang hobi dengan kegiatan seni dan mengaplikasikannya dengan lukisan atau mural," katanya. (DW/YP/N-1)
Umumnya tindak kejahatan ini akan terjadi di media sosial Instagram, X hingga Facebook. Bahkan, pelaku juga akan melakukan modus penipuan melalui aplikasi chating
BEBERAPA waktu lalu diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo kaget dengan rasio jumlah penduduk Indonesia di jenjang S-2 dan S-3.
PEMERATAAN akses pendidikan harus terus menjadi perhatian serius agar proses peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera terwujud.
Rendahnya APK bisa diatasi oleh pemerintah dengan mengarahkan sebagian besar lulusan SMA/SMK sederajat untuk memilih kuliah jenjang diploma agar mudah masuk dunia kerja.
Sebagian besar APK menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengolah sampah alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 menjadi bahan bakar alternatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved